Catatan 3: Teologi dan Ekonomi Abad ke-19 hingga Sekarang (Tamat)

Manusia modern telah memandang ekonomi sebagai sains empiris. Modernisme mengategorikan ekonomi sebagai sains berdasarkan pengamatan dari cara kerjanya. Ekonomi menepikan percakapan tentang nilai etika dan moralitas dari kertas kerjanya. Satu-satunya sumber informasi bagi mekanisme ekonomi ialah data. Berdasarkan angka dan kurva, ekonomi menggaransi objektivitas temuan-temuannya karena mengeklaim diri bersandar pada fakta belaka. Ekonomi menarik garis demarkasi sehingga independen dari disiplin ilmu humaniora, termasuk teologi.

Akan tetapi, sejarah menuturkan cerita sebaliknya. Sebelum abad ke-19, ekonomi merupakan sub-disiplin dari ilmu teologi (filsafat moral) yang dikenal dengan istilah ekonomi-politik (Small 2011, 2). Karena lahir dari rahim teologi, asumsi-asumsi ilmu ekonomi, sejatinya, berasal dari diskursus teologi. Namun karena satu dan lain hal, ekonomi mulai risi dengan parameter moral versi teologi. Bak legenda Si Malin Kundang, ekonomi memalingkan wajah dari “ibunya”. Ia menilai petuah “ibunda” sudah kedaluarsa sekaligus merugikan.

Teologi dan Ekonomi di Abad ke-19

Catatan sebelumnya menunjukkan teologi—yang diwakili gereja—merajai segala lini kehidupan sebelum abad ke-18. Konsep antropologi menjadi kata sandi bagi gereja sehingga mampu menduduki takhta tertinggi ilmu pengetahuan. Dasar kekuasaan gereja terletak pada analogi masyarakat sebagai tubuh politik. Selayaknya tubuh, masyarakat terdiri dari berbagai organ-organ yang mesti patuh terhadap kepala—sebagai masterplan. Subordinasi anggota masyarakat terhadap gereja menjadi satu-satunya imajinasi pada tata kelola masyarakat. Kepatuhan terhadap otoritas (lembaga gereja) merupakan keniscayaan pada wacana politik di pra-abad ke-18.

Akan tetapi, subordinasi terhadap gereja sebagai wacana tunggal pada bidang politik hanya berlaku sementara. Waterman mencatat gelombang perlawanan muncul di berbagai tempat di belahan Eropa sebagai respons atas paradigma tersebut (2004, 47–49). Salah satu perlawanan terkuat muncul di Prancis dan kemudian memicu pecahnya revolusi di sana. Gerakan perlawanan menilai otoritas gereja telah melewati tapal batas. Mereka menilai kekuasaan lembaga gereja, dengan legitimasi otoritas ilahi, telah berubah menjadi sarana eksploitasi. Ketidakadilan merajalela, sedangkan segelintir orang menikmati kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Mereka melawan karena kebaikan dan kebahagiaan dinikmati segelintir orang belaka.

Keadaan seperti yang diuraikan di atas memicu perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk politik dan teologi. Kedua bidang ini merupakan elemen yang saling terkait ketika itu. Karena gereja menganalogikan masyarakat sebagai tubuh politik, percakapan teologi pun berkaitan langsung dengan politik, vice versa. Ketika memperbincangkan politik, masyarakat di abad ke-18 secara otomatis mengaitkan pemikiran mereka dengan wacana teologi. Relasi teologi dan politik terjalin timbal-balik.

Pada bidang politik, Waterman mencatat perlawanan bertujuan untuk mengeliminasi hierarki sakral dari sistem klerus (2004, 53–54). Karena berstatus sebagai kepala dari tubuh politik, episentrum dari sistem pemerintahan ialah gereja. Bahkan, kerajaan (monarki) mesti meminta restu dari gereja sebelum menetapkan kebijakan. Sentralitas gereja menjadikan peran sistem keimaman (klerus) signifikan. Para imam adalah artikulasi langsung suara gereja yang diyakini sebagai suara Tuhan. Karena kemampuan “istimewa” inilah, para imam pun mendapat kursi spesial di tengah masyarakat. Mereka mendapatkan privilese, misalnya, penguasaan atas tanah. Keadaan ini menciptakan kesenjangan sosial dan menjadi salah satu agenda perlawanan. Para aktivis perlawanan menilai struktur hierarki gereja sebagai dalang ketidakadilan sehingga harus dihapuskan.

Perlawanan di bidang politik mendapat sokongan dari teologi, yaitu kemunculan mazhab Cambridge. Inti ajaran dari mazhab Cambridge, kata Waterman, terletak pada unitarianisme, sebagai tandingan trinitarianisme (2004, 110). Pasalnya, fondasi dari analogi tubuh politik versi gereja terletak pada doktrin Trinitas. Merujuk pada Konsili Nicea (325), doktrin ini mengakui Yesus sebagai Tuhan sekaligus manusia. Karena berpredikat sebagai Tuhan, otoritas Yesus pun bersifat absolut, mutlak, dan berdaulat. Catatan sebelumnya menunjukkan, gereja merupakan representasi Yesus di dunia. Konsekuensi logisnya, otoritas gereja pun berdaulat karena mereferensi diri ada atribut keilahian Yesus. Akan tetapi, mazhab Cambridge menolak keabsahan doktrin ini seraya memanggil kembali ajaran unitarianisme. Mereka meyakini Tuhan sebagai satu entitas sehingga enggan mengakui jabatan ketuhanan dari Yesus. Karena menampik predikat ketuhanan Yesus, mereka pun menolak otoritas gereja sebagai kepala dari tubuh politik.

Untuk memperkuat ajarannya, mazhab Cambridge menyerukan kembali slogan lama, yaitu kembali ke Alkitab. Mereka menuding ajaran trinitarianisme sebagai palsu karena Alkitab absen menuliskannya (2004, 78–79). Bagi mereka, doktrin Trinitas merupakan hasil monopoli tafsir dari sistem klerus terhadap Alkitab. Karena berupa tafsiran, mazhab Cambridge menilai doktrin tersebut bersifat relatif alias diragukan validitasnya.

Kredibilitas teologi, gereja, dan Alkitab kian diragukan berkat sokongan esai dari Pdt. Malthus. Pada esainya, An Essay on the Principle of Population, Malthus mengatakan laju pertambahan jumlah populasi berbanding terbalik dengan pertambahan ketersediaan sumber daya alam (makanan). Perut bumi terbatas dalam memproduksi kebutuhan hidup manusia. Karena keterbatasan tersebut, sebagian besar orang akan kelaparan dan mati. Situasi ini memanggil kembali pertanyaan teologi klasik, “Tuhan seperti apa yang menciptakan dunia dengan keterbatasan makanan? Bukankah dunia seperti itu merupakan dunia yang penuh dengan penderitaan dan bencana? Kalau begitu, masihkah Dia adalah Allah yang adil dan penuh kasih?” Pertanyaan teodisi berbalur the problem of evil pun mencuat.

Sejak kemunculannya, teori Malthus memengaruhi paradigma ilmu di berbagai lini, termasuk ekonomi. Pengertian umum ekonomi (oikos dan nomos) ialah ilmu tentang tata kelola untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat. Namun, proses pemenuhan kebutuhan mengasumsikan keterbatasan kemampuan alam untuk menyediakan barang-barang kebutuhan (Dinar & Hasan 2018, 11). Pendapat tersebut senada dengan catatan Waterman, sejak teori Malthus terbit, keterbatasan atau kelangkaan (scarcity) menjadi asumsi ilmu ekonomi hingga sekarang (2004, 116–17).

Dampak dari teori Malthus kian serius karena menimbulkan krisis ideologi. Krisis ditandai dengan merebaknya jumlah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Karena mengasumsikan keterbatasan, aktivitas ekonomi berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan penimbunan kekayaan individu semata (2004, 131). Ekonomi menampik filter moral untuk berbagi, misalnya. Alasannya karena ekonomi mendasari keputusannya pada kompetisi demi mendapatkan kebutuhan di tengah keterbatasan sumber daya. Hukum evolusi—survival of the fittest—menjadi rujukan analisis ekonomi dengan kedok human behavior.

Krisis ideologi bertambah parah karena diikuti oleh problem teologis. Teori Malthus kian menegaskan the problem of evil sukses mengguncang keyakinan religius masyarakat Eropa. Waterman mencatat; orang-orang mulai berani meragukan serta mempertanyakan otoritas Alkitab. Mereka menuding dasar Alkitab retak-retak di hadapan kenyataan kalau dibandingkan dengan sains empiris (2004, 140–42). Keyakinan ini pun merembes pada ilmu ekonomi. Jika awalnya ekonomi merupakan anak kandung teologi, esai Malthus membuka jalan bagi ekonomi sebagai sains analitis. Krisis ideologi dan teologi menjadi penghulu yang menalak tiga teologi dari ekonomi.

Jika meluaskan pengamatan, teori Malthus juga menghegemoni wacana filsafat politik. Teori kontrak sosial ala John Locke, misalnya, mengakui keterbatasan/kelangkaan sebagai asumsi ekonomi serta menjadi motor penggerak masyarakat. Kompetisi mewajibkan manusia untuk menyimpan, menabung, atau menimbun bahan makan agar bertahan hidup. Atas pengakuan tersebut, Locke pun menilai hak kepemilikan pribadi sebagai sesuatu yang alamiah. Karena kepemilikan merupakan natur manusia, tugas negara, bagi Locke, ialah memastikan properti masyarakat terjaga (2004, 165). Jika properti terjaga, situasi homo homini lupus—seperti yang diasumsikan oleh para pemikir kontrak sosial—dapat diantisipasi.

Teologi dan Ekonomi pasca Teori Malthus

Namun, hegemoni teori Malthus bukannya tanpa perlawanan, khususnya di Britania. Waterman mengatakan Gereja Anglikan berusaha untuk menghadirkan paradigma tandingan (2004, 211–12). Mereka menolak asumsi scarcity sebagai pijakan untuk mengembangkan ajaran etika sosial gereja pada bidang ekonomi. Ajaran tentang kebajikan, virtus, dan moralitas mencuat kembali sebagai tandingan di hadapan analisis ekonomi berbasis sains. Berdasarkan narasi ini, gereja menolak ekonomi yang berjarak dengan teologi.

Akan tetapi, narasi tandingan versi Gereja Anglikan merupakan produk usang karena Rerum Novarum sudah pernah melakukannya di awal abad ke-19. Hasilnya, ekonomi tetap memalingkan wajah dari seruan-seruan ajaran sosial gereja. Penolakan terjadi karena ekonomi terlanjur memantapkan diri sebagai sains berbasis data. Sikap ini membawa mereka untuk mengeliminasi berbagai sistem nilai dan prinsip moral dari analisisnya. Ekonomi tergila-gila pada selingkuhan barunya, yaitu objektivitas yang berhiaskan data, fakta, angka, dan kurva.

Puncak dari perceraian antara ekonomi dan teologi terletak pada prinsip laissez-faire di abad ke-20 hingga sekarang. Bukan hanya teologi dan gereja, negara pun harus menyingkir dari ekonomi—bahkan tunduk terhadapnya. Laissez-faire meyakini kebijakan pemerintah dalam ekonomi akan berdampak buruk sehingga meningkatkan jumlah kemiskinan. Ekonomi mesti bergerak secara “natural” dengan panduan “si tangan tak terlihat”. Satu-satunya nilai yang diterima oleh laissez-faire, menurut David Singh Grewal, ialah cinta diri (2016, 4). Kompas dari keputusan ekonomi sekarang ialah keuntungan finansial semata. Pada penilaian akhir, Harvey benar ketika mengatakan karakteristik ekonomi kontemporer (neoliberal) ialah finansialisasi segalanya (2005, 33).

Pertanyaan terakhir, apa peran teologi pada diskursus ekonomi hari ini? Satu dekade terakhir, jurnal-jurnal ilmiah teologi yang membicarakan persoalan ekonomi masih menjiplak respons dan posisi gereja di awal abad ke-19. Mereka masih berpusar pada persoalan moral, isu karitatif, dan “mencaci-maki” kapitalisme tanpa mengajukan sistem alternatif. Untuk yang terakhir, teologi pembebasan di Amerika Latin menjadi contoh. Tanggapan “tercanggih”—karena dibungkus dengan istilah-istilah rumit—muncul dari kalangan “radical orthodoxy” yang digawangi oleh John Milbank dan D. Long. Namun, sifat dari respons mereka pun masih sebatas apologetis dengan seruan deontologi Kantian atau teleologis Aristotelian dengan ujung kebajikan individu. Sementara, tanggapan moderat datang dari sebuah antologi Theology and Economics: A Christian Vision of the Common Good (2015) yang disunting oleh Jeremy Kidwell dan Sean Doherty. Alih-alih bersikap jemawa di hadapan ekonomi, mereka menyimpulkan agar teologi dan ekonomi berkolaborasi. Tujuan dari kolaborasi ialah untuk mencari dasar bersama guna menciptakan sistem ekonomi terbaik (2015, 157). Namun, seruan berkolaborasi hingga sekarang belum menunjukkan geliat positif. Sependek pengamatan saya, teologi masih terpisah dan belum menyumbang sumbangan berarti bagi ekonomi.

Refleksi

Setelah melihat dinamika teologi dan ekonomi di abad ke-19 hingga sekarang, apa relevansinya bagi kekristenan hari ini? Ada tiga jawaban untuk pertanyaan ini. Pertama, sejarah menunjukkan ekonomi merupakan determinan bagi perkembangan wacana teologi. Kedua, politik mustahil bercerai dengan teologi. Ketiga, kelangkaan/keterbatasan sumber daya alam perlu mendapatkan respons dari kekristenan.

Ekonomi sebagai Determinan Teologi

Uraian tentang dinamika relasi teologi dan ekonomi di atas menegaskan teologi (memang) keluar dari sebuah konteks. Ia merupakan sebuah respons terhadap kenyataan konkret dari eksistensi manusia. Ilmu ekonomi, dalam definisi umum, menjadi sosok yang berperan sebagai pemoles paras teologi. Keberanian mazhab Cambridge membanting setir ke unitarianisme menjadi contoh terbaik. Mereka melawan doktrin trinitarianisme karena kecewa terhadap ketidakadilan akibat dari dominasi gereja (teologi) di bidang ekonomi-politik. Mereka menghardik praktik monopoli pengetahuan/tafsir Alkitab karena praktik tersebut melegitimasi kekuasaan gereja sebagai satu-satunya institusi terhormat di dunia. Mereka menolak instrumentalisasi teologi untuk kekuasaan dengan "menciptakan teologi baru".

Sejarah selalu berulang. Kisah di atas memanggil kembali ingatan pada cerita tentang cikal bakal kelahiran doktrin trinitarianisme. Pada buku Doctrine and Power, Galvão-Sobrinho memaparkan penelitiannya perihal sejarah kelahiran doktrin Trinitas di abad ke-4. Dia mengatakan tarikan kepentingan sosial, politik, dan kekuasaan merupakan faktor dominan yang menyirami pertumbuhan doktrin ini (2013, 2–3). Para teolog berdiskusi untuk menyatukan perbedaan tafsir teks Alkitab tentang natur Kristus. Namun, usaha mereka berujung buntu. Kegagalan untuk menghasilkan konsensus pun berdampak pada cara hidup masyarakat. Perbedaan pemahaman tentang natur Kristus memengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan otoritas kekaisaran. Hingga akhirnya, konflik teologi mesti diselesaikan oleh aparatus represi kekuasaan dengan praktik kekerasan, pembunuhan, dan pengkhianatan sebagai “penyatu” perbedaan pendapat. Alhasil, pemahaman tentang natur Kristus selain trinitarianisme dicap bidah karena kekaisaran mengatakan demikian. Sejarah “kelam” kekristenan ini menunjukkan doktrin dan kekuasaan selalu berjalan beriringan.

Politik Mustahil Bercerai dengan Teologi

Kenyataan bahwa doktrin berangkat dari sebuah konteks mengimplikasikan politik mustahil bercerai dengan teologi. Klaim-klaim teologi sarat dengan kepentingan politik. Contoh terbaik ada pada slogan “Back to the Bible”. Mazhab Cambridge memanggil lagi slogan ini demi melawan dominasi gereja untuk meruntuhkan doktrin Trinitas. Jan Hus, seorang teolog Ceko, adalah penyeru pertama slogan ini di abad ke-14. Martin Luther memakainya lagi pada peristiwa Reformasi Gereja 1517 dan diikuti oleh para tokoh reformasi gereja di Eropa. Peristiwa sejarah yang melahirkan slogan ini berkait-kelindan dengan isu kekuasaan dan politik.

John Calvin disebut-sebut sebagai teolog yang memegang kuat slogan ini. Dia memopulerkan slogan ini karena penolakannya terhadap teologi (2002, 240). Namun perlu dicatat, pada abad pertengahan hingga di zamannya, Calvin berhadapan dengan konsep-konsep teologi spekulatif ala skolastik. Filsafat neoplatonisme menjadi primadona ketika mengonstruksi sebuah teologi tertentu. Pengamatan Calvin menunjukkan kecenderungan penggunaan filsafat sebagai lensa teologi bermasalah karena rentan melencengkan pesan Alkitab. Karena berpegang pada keunggulan otoritas Alkitab, Calvin pun membangun kontra narasi untuk merespons keadaan tersebut. Dia menyerukan ulang kedaulatan Alkitab dalam berteologi. Back to the Bible!

Akan tetapi, cikal bakal slogan ini terletak pada peristiwa Reformasi Gereja yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman. Menurut penelusuran sejarah, kritik Luther terhadap institusi gereja bukanlah hal baru. Jan Hus, seorang teolog Ceko, adalah orang pertama yang berani melawan gereja di abad ke-14. Mereka sama-sama mengkritik indulgensia, menggugat otoritas gereja, dan menyerukan Alkitab sebagai sumber primer pengetahuan teologi. Namun, hasil perjuangan mereka berbeda kontras. Luther sukses meruntuhkan dominasi gereja sehingga diangkat sebagai Bapak Reformasi. Sedangkan, nasib Jan Hus berujung nahas. Dia mati dibakar hidup-hidup karena Konsili Konstanz menyatakan ajarannya sesat. Karena keberhasilannya, Luther pun dipuja hingga sekarang, sedangkan Hus terhapus oleh sejarah.

Pertanyaannya, apa penyebab perjuangan Luther dan Hus berakhir dengan cerita yang berbeda? Salah satu alternatif jawaban ialah Luther mendapat sokongan dari kekuasaan politik. Pangeran-pangeran kecil di Jerman bertindak sebagai promotor dari perlawanan Luther terhadap gereja. Para pangeran kecil adalah kelas masyarakat yang paling dirugikan oleh kekuasaan gereja. Pasalnya, selain sebagai pejabat keagamaan, para imam adalah penguasa tanah juga. Otoritas keilahian gereja melegitimasi kekuasaan mereka sebagai modal sosial untuk menguasai tanah dan alat produksi. Dampaknya ialah para pangeran kecil di Jerman menguasai hanya sedikit tanah kalau dibandingkan dengan para imam. Ketika Luther menggugat otoritas gereja, para pangeran kecil pun mendukungnya, walau dengan motif yang berbeda.

Salah satu bentuk dukungan para pangeran kecil kepada Luther adalah perlindungan. Sidang Worms memvonis sesat ajaran Luther. Karena ajarannya dianggap menyimpang, Luther pun harus dihukum sebagai penganut dan penyebar bidah. Namun, Friedrich III berhasil mengamankan Luther dengan “menculiknya” untuk disembunyikan di Kastil Wartburg. Dari kastil itulah, Luther menghasilkan karya-karya teologinya, termasuk menerjemahkan Perjanjian Baru dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Tanpa skenario penculikan dari sang pangeran, nasib Luther akan mirip dengan Hus, yakni berakhir di tiang api.

Slogan “Sola Scriptura” pun viral di seantero Jerman, Eropa, dan dunia. Monopoli gereja atas pengetahuan dan teologi menjadi terbatas. Karena status pemvalidasi pengetahuan dicabut dari gereja, kekuasaannya pun turut surut. Pangeran-pangeran kecil kembali mendapatkan haknya untuk menguasai tanah. Delapan tahun kemudian sejak peristiwa Reformasi Gereja, pangeran-pangeran ini bermusuhan dengan petani yang memicu Perang Tani di Jerman. Luther menunjukkan posisi kelasnya pada situasi ini. Berdasarkan tafsirannya terhadap Alkitab, Luther menyetujui vonis hukuman mati kepada para petani yang memberontak. Peristiwa monumental ialah pemenggalan kepala Thomas Muenzer, seorang pendeta berusia 28 tahun, pemimpin para petani. Dalam hal inilah, Engels benar ketika mengatakan posisi kelas Luther adalah moderat-menengah yang berpihak pada pemilik tanah (2009). Sola Scriptura dan kekuasaan bersimbiosis mutualisme.

Meragukan Scarcity

Selain persoalan teologi dan politik, scarcity (keterbatasan/kelangkaan) sebagai asumsi ekonomi pun perlu untuk direfleksikan. Koordinat titik tengkar antara teologi dengan ekonomi terletak pada esai Malthus dengan tesis scarcity-nya. Selain menimbulkan persoalan teologis, yakni tentang keadilan Tuhan, tesis Malthus pun berimbas pada ilmu ekonomi. Dunia menjadi arena kompetisi bagi sesama manusia untuk berebut bahan makanan. Jika gagal bertarung, ancaman kelaparan yang berujung kematian menanti sebagai konsekuensi. Sejarah menunjukkan teologi gagal merespons keadaan ini sehingga meyakinkan ekonomi untuk memilih cerai dan berjalan sendiri.

Akan tetapi, benarkan scarcity merupakan akar persoalan ekonomi? Ada dua alasan untuk menolak keyakinan ini.

Pertama, tesis Malthus benar di zaman itu, tetapi salah untuk sekarang. Di abad ketika Malthus menetaskan teorinya, perkembangan teknologi belum sepesat hari ini. Kecanggihan peralatan dunia modern telah menawarkan cara untuk mengakali pertanian. Teknologi memperpendek usia panen sehingga meningkatkan produktivitas tanah. Sebagai pemisalan, di zaman Malthus, sebidang tanah mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga. Namun dengan bantuan teknologi, sebidang tanah, dengan ukuran yang sama, mampu mencukupi kebutuhan dua atau tiga keluarga. Karena teknologi sukses memanipulasi alam, keterbatasan sumber daya alam (semestinya) bukan lagi masalah krusial.

Kedua, tidak semua para ekonom menyetujui scarcity sebagai permasalahan pokok ilmu ekonomi. Thomas Sowell, ekonom asal Amerika Serikat, adalah salah satunya. Dia mengatakan, seperti yang dicatat Bradley, persoalan ekonomi terletak pada penentu keputusan produksi (2012, 23–24). Asumsikan saja alam menyediakan bahan baku terbatas. Namun, kata Sowell, permasalahan tersebut masih dapat diatasi dengan kebijakan yang tepat saat menentukan produk apa yang harus diproduksi demi keberlangsungan hidup manusia. Jadi berdasarkan analisisnya, Sowell menandaskan akar permasalahan ekonomi tidak terletak pada keterbatasan sumber daya, tetapi pada decision making.

Pada era kapitalisme seperti sekarang, pengambil keputusan produksi adalah para pemodal. Mereka menentukan barang atau benda apa saja yang boleh diproduksi. Dasar keputusan mereka adalah profit yang bersembunyi di balik analisis perilaku pasar. Mereka mengabaikan faktor kebutuhan manusia. Sebaliknya, mereka malahan memanipulasi kebutuhan manusia lewat membanjiri media dengan iklan. Karena diprovokasi iklan, keinginan merupakan prioritas daripada kebutuhan. Kapitalisme membentuk tujuan manusia untuk memenuhi hasrat konsumsi semata. Para kapitalis mengambil alih posisi gereja di pra-abad ke-18 sebagai aktor tunggal penentu keputusan produksi.

Apa penyebabnya para kapitalis memiliki kekuasaan untuk menentukan arah produksi? Jawabannya terletak pada hak kepemilikan mereka terhadap alat-alat produksi. Mereka menempatkan diri sebagai pengambil keputusan karena merasa sebagai tuan atas alam. Karena merasa sebagai tuan, para kapitalis berhak untuk menentukan apa pun demi tujuan apa pun. Kebenaran sebuah keputusan produksi ditentukan oleh keinginan mereka, yaitu demi profit, laba, dan keuntungan.

Kekristenan menentang gagasan hak kepemilikan pribadi atas alat produksi karena alam semesta ialah milik Tuhan, Sang Pencipta segalanya. Alkitab tidak pernah memandang tanah, yaitu ibu dari alat produksi, sebagai properti (2016, 55). Tanah, seturut perspektif Alkitab, merupakan milik bersama untuk kepentingan bersama, bukan milik pribadi. Karena alat produksi ialah milik bersama, ciri masyarakat Perjanjian Lama ialah kovenan (perjanjian). Karakteristik masyarakat kovenan ialah kekerabatan/kekeluargaan atau mišpāḥâ (Wright 1992). Masyarakat dengan sistem kekerabatan akan mengambil keputusan berdasarkan pada kepentingan komunal, bukan individual.

Kesimpulan

Serial catatan ini menunjukkan, pada sejarah kekristenan, ekonomi—dalam artian luas—merupakan determinan dari teologi. Kepentingan ekonomi menentukan paras dan konten dari teologi. Teologi, yang dianggap sakral, justru bersumber dari yang profan, yaitu realitas konkret manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Akan tetapi, teologi Kristen tak perlu berkecil hati atas kenyataan ini karena begitulah peran dari ilmu pengetahuan. Filsafat, sains, dan agama yang ada sekarang tetap bertahan karena membuktikan diri mampu menjawab persoalan eksistensial manusia. Sebaliknya, bidang keilmuan yang gagap di hadapan realitas akan ditinggalkan dan punah secara alamiah. Karena bertanggung jawab untuk melestarikan kehidupan, teologi mestilah berani berinteraksi dengan ekonomi. Teologi harus membuka pintu dialektika dengan ekonomi demi menciptakan ekosistem terbaik bagi manusia. Jika tugas ini kandas dijalankan, jangan heran jika teologi akan segera dimuseumkan.

TAMAT

Daftar Acuan

Bradley, Anthony B. 2012. The Political Economy of Liberation: Thomas Sowell and James Cone on the Black Experience. New York: Peter Lang Publishing, Inc.

Calvin, John. 2002. The Institutes of the Christian Religion. Translated by Henry Beveridge. Grand Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library.

Dinar, Muhammad, and Muhammad Hasan. 2018. Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasinya. Makassar: CV. Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu.

Engels, Friedrich. 2009. “Perang Tani.” 2009. https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1850/PerangTani/Bab2.htm.

Galvão-Sobrinho, Carlos R. 2013. Doctrine and Power: Theological Controversy and Christian Leadership in the Later Roman Empire. United States of America: University of California Press.

Grewal, David Singh. 2016. “The Political Theology of Laissez-Faire : From Philia to Self-Love in Commercial Society.” Political Theology 17 (5): 417–33. https://doi.org/10.1080/1462317X.2016.1211287.

Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press.

Movement, Oikotree. 2016. “Listen to the Land: Responding to Cries for Life.” Republic of Korea: Oikotree.

Small, Garrick. 2011. “Connecting Economics to Theology.” Solidarity: The Journal of Catholic Social Thought and Secular Ethics 1 (1): 1–14. https://researchonline.nd.edu.au/solidarity/vol1/iss1/2.

Waterman, A. M. C. 2004. Political Economy and Christian Theology Since the Enlightenment: Essays in Intellectual History. New York: Palgrave Macmillan.

Williams, Paul S. 2015. “Response: Finding Common Ground; Contemporary Resources for Collaboration.” In Theology and Economics: A Christian Vision of the Common Good, edited by Jeremy Kidwell and Sean Doherty. United States: Palgrave Macmillan.

Wright, C. J. H. 1992. “Family.” In The Anchor Bible Dictionary. New York: Doubleday.