Membaca Anti-Duhring 10 - Kesetaraan

Hari-hari ini, isu kesetaraan merebak. Demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat telah menyita perhatian dunia. Aksi unjuk rasa bermula dari kasus kematian George Floyd, yang kebetulan kulitnya berwarna hitam. Entah kebetulan lagi atau tidak, kulit polisi yang “membunuh”-nya berwarna putih. Jadinya, publik di AS mengaitkan tindakan polisi tersebut sebagai bentuk diskriminasi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam.

Sebenarnya, isu diskriminasi atau kesetaraan sama sekali bukan barang baru di Indonesia. Orang Papua sudah sejak lama menerima perlakuan diskriminatif di sini, baik secara perorangan atau sistemik lewat aparatus negara. Kasus penghinaan yang menyebut orang Papua sebagai monyet di Surabaya, misalnya. Itu adalah salah satu contoh kecil (bahkan amat kecil) bahwa mereka memang kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Dampak ujaran penghinaan itu bahkan berbuntut panjang. Sampai sekarang, aksi protes yang menyuarakan ketidakadilan bagi orang Papua terus mengalir.

Respons yang Berbeda

Atas kasus-kasus ini, berbagai respons pun berdatangan.
Untuk kasus Floyd, sepertinya, masyarakat global serempak mengecam aksi “pembunuhan” itu. Memang sempat muncul sentimen karena Floyd ternyata juga “nggak suci-suci amat”. Namun, mayoritas tetap tidak bisa membenarkan tindakan brutal dari aparat kepolisian yang mencabut nyawanya.

Sementara, sikap masyarakat dalam kasus Papua jauh lebih kompleks. Sentimen nasionalisme (NKRI Harga Mati) sangat dominan mempengaruhi penilaian masyarakat. Sehingga sering kali, masyarakat menganggap bahwa aksi demonstrasi untuk menuntut kesetaraan dan keadilan di Papua adalah akronim dari makar. Akibatnya, dukungan pun kurang deras mengalir.

Pertanyaannya, mengapa ada respons yang berbeda terhadap kasus yang sama? Bahkan di Indonesia, kasus Papua dengan skala yang lebih besar, tampaknya, tidak “makan” kalau dibandingkan dengan kasus “hanya” seorang Floyd di AS.

Dalam pengamatan saya, diversifikasi opini ini terjadi karena banyak hal. Salah satunya karena perbedaan cara pandang ihwal isu kesetaraan.

Rata-rata, kita memandang kesetaraan secara aksiomatis. Maksudnya, kita menilai kesetaraan lewat seperangkat asumsi yang diyakini kebenarannya. Misalnya, kaum agamawan menyatakan Tuhan menciptakan manusia setara di hadapan-Nya. Atau bagi yang ateis, biasanya, menilai kesetaraan sebagai bagian dari hak azasi manusia.

Masalahnya, karena bersifat aksiomatis, maka standar penilaian ini menjadi sangat lentur. Contohnya, kelompok garis keras Kristen di AS, Ku Klux Klan (KKK), menolak setuju kalau Tuhan menciptakan manusia dengan setara. Dengan mengacu pada teologi di awal abad ke-20, mereka meyakini supremasi kulit putih terhadap kulit hitam. Karena itu secara otomatis, mereka pasti menolak kalau kesetaraan adalah bagian dari hak azasi manusia.

Menurut saya, cara kita memandang isu kesetaraan sangat krusial. Sebab, perspektif yang kita gunakan akan sangat berpengaruh pada cara kita mengusahakan kesetaraan itu sendiri.

Dalam situasi inilah, pemikiran Engels tentang kesetaraan menjadi penting karena dia keluar dari cara penilaian aksiomatis. Alih-alih melihat kesetaraan sebagai sebuah kondisi terberi, Engels menilai kesetaraan sebagai sebuah produk historis. Artinya, isu kesetaraan tidak pernah tiba-tiba turun dari langit atau hadir dalam ruang hampa. Kondisi-kondisi material dan pergulatan kelas dalam masyarakat akan selalu mengawal atau membidani kelahiran isu ini.

Kesetaraan Bukan Asumsi

Sebenarnya, penilaian aksiomatis terhadap kesetaraan bukan hal yang baru. Di zaman Engels, Herr Duhring pun berposisi serupa. Dia mengatakan, masyarakat lahir dari dua orang yang setara. Karena kedua orang ini adalah cikal bakal dari masyarakat, maka kesetaraan menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Kita mengenal cara berpikir seperti ini sebagai metode a priori. A priori adalah metode untuk mendapatkan pengetahuan yang tercerai dari pengalaman. Awalnya, a priori bermula dari pengamatan sebuah objek. Kemudian, pengamatan itu menghasilkan sebuah konsep. Selanjutnya, si pengamat mengeklaim konsep ini sebagai kebenaran murni, kekal, abadi, dan tidak berubah. Terakhir, konsep ini akan digunakan untuk menilai semua realitas yang terlihat.

Lalu, bagaimana dengan objek pengamatan awal? Objek pengamatan awal pun akan dinilai berdasarkan konsep murni ini. Sehingga, segala objek dan realitas harus meluruskan dirinya pada kebenaran yang diklaim sebagai ultima ini. Makanya Engels mengatakan, it has been torn from its real basis, like a reflection in a concave mirror, is standing on its head.

Atau, untuk lebih mudah memahami, mekanisme kerja pengetahuan a priori persis seperti ideologi. Dalam ideologi, semua realitas harus diselaraskan dengan seperangkat formula yang terkandung dalam ideologi itu sendiri.

Persoalannya, bagaimana kita membuktikan kesahihan dari konsep murni ini? Bagaimana kita tahu bahwa konsep murni ini sebagai sumber kebenaran yang pasti?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita bedah posisi Duhring. Dia mengatakan bahwa masyarakat terdiri dari dua orang yang setara. Lalu, dari mana kita tahu bahwa dua orang ini setara? Pastinya, jika kedua orang ini adalah cikal bakal masyarakat, maka keduanya tidak mungkin laki-laki. Pasalnya, dua orang laki-laki tidak akan bisa menghasilkan keturunan yang akan membentuk masyarakat. Dengan demikian, kedua orang ini pasti laki-laki dan perempuan.

Kalau kita jabarkan, karena kedua orang itu adalah setara, maka laki-laki dan perempuan adalah setara. Namun, faktanya berbeda, kan? Baik di zaman Engels hingga sekarang, perempuan tidak (belum) diperlakukan dengan setara. Alhasil, asumsi itu pun batal.

Hal ini berlaku juga dalam cara pandang agama dalam menilai kesetaraan. Menurut agama, Tuhan menciptakan manusia setara. Dalam vokabuler Kristen, Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar dan citra-Nya.

Pertanyaannya, bagaimana kita membuktikan ini? Sesungguhnya, kita tidak akan mampu membuktikannya. Sebab, tidak satu pun dari kita menghadiri proses penciptaan manusia. Konsep ini diterima hanya sebagai keyakinan iman karena kitab suci mengatakannya. Notabene, keyakinan iman ini kelak akan menjadi asumsi yang kita pakai dalam menilai realitas sosial—dalam hal ini adalah kesetaraan—yang rentan dengan banyak penafsiran.

Sebenarnya, Herr Duhring juga menurunkan beberapa varian dari asumsi pokok di atas. Namun dengan metode yang sama, Engels berhasil membuktikan bahwa asumsi tersebut tidak sahih karena tidak koresponden dengan kenyataan dan inkonsisten dalam kerangka pikiran.

Kesetaraan adalah Produk Historis

Untuk melacak kemunculan isu kesetaraan, seperti biasa, Engels akan menapak tilas sejarah. Dari pembacaan terhadap sejarah itulah, Engels menyimpulkan bahwa kesetaraan adalah produk historis. Kesetaraan lahir di sela-sela transisi perubahan modus produksi. Hingga nantinya dalam tahap perkembangan selanjutnya, kelas proletar akan “menghilangkan” isu ini dengan cara menghapus kelas-kelas dalam masyarakat.

Pertama, Engels coba membaca kondisi masyarakat primitif. Masyarakat primitif tidak mengenal isu kesetaraan. Secara alamiah, mereka memandang beberapa kelompok masyarakat dengan tidak setara. Misalnya, perempuan, budak, dan orang asing adalah kelompok masyarakat kelas dua.

Ternyata, kondisi ini tidak banyak berubah dalam masyarakat Yunani dan Romawi. Bahkan, mereka beranggapan bahwa isu ketidaksetaraan jauh lebih penting daripada kesetaraan. Walau pada akhirnya, masyarakat Romawi mengalami perubahan secara gradual dalam menentukan batasan kelompok mana saja yang boleh dianggap tidak setara. Mereka mulai menyempitkan batasannya, yaitu hanya menarik garis demarkasi antara budak dan orang bebas. Kelak, kategori ini akan menjadi dasar dari pembentukan hukum di sana.

Tahapan selanjutnya masuk ke zaman kekristenan. Menurut Engels, kekristenan adalah agama pertama yang menyuarakan isu kesetaraan. Namun, landasannya berangkat dari klaim bahwa semua manusia lahir dalam dosa. Pandangan ini adalah pantulan dari watak kekristenan sebagai agama para budak dan kaum tertindas. Sebab dalam kekristenan awal, mereka menuding bahwa sumber segala penyakit dan penderitaan adalah dosa. Dengan demikian, mereka menilai asal-usul realitas penindasan yang sedang mereka alami adalah dosa juga.

Akan tetapi, konsep bahwa manusia setara karena sama-sama berdosa akan segera sirna dengan doktrin pemilihan (election). Doktrin ini, khususnya dalam Protestan, mengatakan Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Akibatnya, kesetaraan hanya ada pada orang-orang pilihan sehingga hierarki tidak bisa dihindarkan. Contoh paling kontras adalah hierarki yang terdapat antara kaum imam dan jemaat awam.

Model hierarki ini akan bertahan terus dalam era feodalisme. Bahkan, bentuknya mengalami perluasan. Bukan hanya para iman, tetapi tuan-tuan tanah akan menduduki bangku yang lebih tinggi dibanding kelas masyarakat lainnya. Apalagi kalau kita ingat, pada Abad Pertengahan justru para uskup dan imam agama yang menjadi tuan tanah besar.

Ketidaksetaraan kian terasa khususnya dalam bentuk transaksi ekonomi. Para feodal lebih menguasai pasar dibandingkan kelas masyarakat lainnya, misalnya, para pengrajin—yang kelak menjadi cikal bakal kelas borjuis.

Perubahan baru terjadi ketika teknologi dalam dunia maritim berkembang. Perkembangan teknologi perkapalan memicu “ditemukannya” benua-benua di belahan bumi yang lain. Akibatnya, pasar meluas; yang tadinya hanya benua Eropa kini merambat ke benua lain. Akibatnya, produksi untuk memenuhi permintaan pasar pun meningkat dan otomatis mensyaratkan peningkatan produksi.

Alhasil, perubahan ini mulai mengubah kontur struktur feodalisme. Tuntutan untuk menambah daya produksi memicu para pengrajin untuk bergerak cepat karena sistem feodalisme sudah tidak mampu untuk menjawab kebutuhan pasar. Tadinya para pengrajin yang hanya bekerja secara tradisional, mulai berbenah ke arah manufaktur atau sistem produksi yang lebih besar.

Otomatis, sistem produksi yang lebih besar membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Persoalannya, sistem hierarki menghambat kebutuhan ini karena paradigma zaman itu mengatakan tidak semua orang bisa diperlakukan sama. Akibatnya, ada orang-orang tertentu yang boleh dipekerjakan, namun ada juga yang tidak diizinkan. Alhasil, dilema pun muncul.

Untuk mengatasi dilema ini, para pengrajin (sekali lagi, mereka nantinya akan berubah menjadi kelas borjuis) mulai menyuarakan isu kesetaraan. Karena kebutuhan mereka akan tenaga kerja, mereka mulai mengusahakan untuk menghapus segala hierarki. Secara tidak langsung, mereka sedang melakukan revolusi atas tatanan feodalisme. Para calon borjuis ini mulai menyuarakan bahwa siapa pun harus diperlakukan setara. Perlakuan yang mereka maksud, tentu saja, semua orang berhak untuk dipekerjakan.

Kelak dari sinilah, isu kesetaraan mulai dimasukkan dalam agenda hak azasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau dianalisis, maksudnya di sana adalah hak untuk menjadi buruh upahan.

Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa isu kesetaraan adalah buah dari modus produksi. Kesetaraan yang kita pahami sekarang adalah hasil dari sebuah evolusi yang panjang. Masyarakat primitif sampai feodalisme awalnya memandang ketidaksetaraan sebagai sesuatu yang alamiah. Baru ketika memasuki ambang gerbang kapitalisme, yang alamiah itu mulai dilawan dengan mencetuskan kesetaraan.

Kalau diamati, ide kesetaraan baru bisa berdiri kalau mengasumsikan kehadiran kelas dalam masyarakat. Simpelnya, seandainya semua hal di dunia ini adalah sama, maka di dalam kamus tidak akan ada kata “perbedaan”. Oleh karena itulah, jika tidak ada strata kelas dalam masyarakat, otomatis ide kesetaraan tidak akan pernah ada karena semua orang niscaya sudah setara.

Dengan begitulah, Engels mengimajinasikan kondisi kesetaraan dalam tahap perkembangan selanjutnya, yaitu kala kelas proletar menjadi penguasa. Menurut Engels, orientasi masyarakat proletar terhadap kesetaraan bertujuan untuk meradikalkan agenda dari kelas borjuis, yaitu kesetaraan adalah hak semua orang. Untuk menggenapi agenda ini, satu-satunya cara adalah dengan menghapuskan semua kelas yang ada dalam masyarakat. Jika semua kelas lenyap, maka posisi semua orang akan setara dalam segala hal.

Kesimpulan

Pada umumnya, cara kita memandang kesetaraan mirip sekali dengan Duhring. Kita melihat isu ini dengan kaca mata aksiomatis. Dampaknya, diversifikasi opini terhadap sebuah kasus perihal kesetaraan pun berpendar. Pasalnya, aksioma yang kita yakini kerap kali tidak memiliki dasar yang kokoh atau tidak berjangkar pada realitas konkret.

Alhasil, cara kita mengusahakan kesetaraan pun menjadi sangat rapuh. Kita seperti petinju yang sembarangan memukul karena gagal mengidentifikasi akar masalah. Alhasil, kita kelelahan tetapi lawan tidak terpukul KO. Alias, diskriminasi tetap ada, padahal kita merasa sudah mengusahakan banyak agenda.

Menurut Engels, kita jangan melihat kesetaraan dari kacamata aksiomatis. Kita harus meletakkan isu kesetaraan sebagai sebuah produk historis. Kesetaraan adalah anak kandung dari evolusi modus produksi dalam konteks kebutuhan akan tenaga kerja.

Temuan ini kian menegaskan bahwa sejarah memang adalah produk dari pergulatan kelas. Demikian juga halnya tentang isu kesetaraan. Ide kesetaraan bisa bertahan jika mengasumsikan eksistensi kelas dalam masyarakat. Sekali kelas ini hilang, maka kesetaraan adalah sesuatu yang niscaya.

Jadi, satu-satunya cara untuk mengusahakan kesetaraan adalah dengan menghapus kelas yang ada dalam sistem masyarakat itu sendiri.