Menggugat Hospitalitas Kristen
Agama adalah alat yang paling efektif untuk menipu kesadaran massa kelas pekerja.
Paragraf di atas muncul dari sebuah refleksi mengenai sebuah kata yang akhir-akhir ini sering saya dengar, yaitu hospitalitas. Orang-orang di sekeliling saya tampaknya begitu memuja kata “baru” ini. Seolah, kata ini bak sebuah mantra yang mampu mengubah dunia menjadi surga. Namun pertanyaannya, benarkah? Sehebat itukah kata ini? Betulkah hospitalitas bisa mewujudkan sebuah dunia yang lebih baik? Benarkah kebaikan-kebaikan berdasarkan keramahan pribadi dapat menumpas segala bentuk eksploitasi dan penindasan terhadap kelas pekerja, misalnya?
Atas semua pertanyaan di atas, saya pesimis. Alasannya karena seruan hospitalitas yang menjamur sekarang ini, menurut saya, berangkat dari sebuah keluguan dalam melihat realitas. Mereka terlalu polos untuk memercayai bahwa cinta akan mengalahkan segalanya. Mereka terlalu naif untuk meyakini bahwa kerapuhan mesti direngkuh dengan kehangatan cinta kasih. Akhirnya, ketika “kesederhanaan yang istimewa” ini berkontak dengan ketidakadilan sosial, semua terakumulasi dalam sebuah banalitas yang bernama hospitalitas.
Dalam semua keresahan dan kegelisahan inilah, saya ingin mengambil jalan yang lain. Berdasarkan teori tentang negara dari Lenin dan Althusser, saya ingin menunjukkan bahwa hospitalitas bukan usulan yang tepat dalam usaha mentransformasi dunia menuju tatanan yang berkeadilan; melainkan dengan usaha revolusi struktural.
Untuk menunjukkan ini, pertama-tama tulisan ini akan mengurai pengertian hospitalitas dan perannya dalam usaha transformasi sosial. Kedua, kita akan coba melihat akar dari ketidakadilan sosial yang luput dipahami oleh penganjur hospitalitas. Untuk keperluan ini, saya akan mengurai pandangan Lenin dan Althusser mengenai negara sebagai sponsor utama ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Alhasil, saya akan mengusulkan revolusi struktural sebagai (satu-satunya) cara untuk mentransformasi dunia menjadi tatanan yang berkeadilan.
Hospitalitas: Cinta akan Mengalahkan Segalanya
Pada dasarnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) belum mencantumkan “hospitalitas” sebagai bahasa baku. Jadi, telinga kita mungkin masih asing dengan term ini. Akan tetapi, situasi ini biasa saja atau tidak menunjukkan sebuah konsekuensi yang besar. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, para ilmuan (filsuf) memang kerap kali keluar dari kosa kata umum. Pasalnya, mereka menilai; istilah yang ada belum memadai untuk mewakili maksud yang ingin disampaikan.
Misalnya, kita sebutkan saja dua filsuf besar, yaitu Derida dan Dilthey. Mereka berdua menyumbang sebuah kata baru dalam perbendaharaan kamus bahasa Prancis dan Jerman berdasarkan proyek filsafatnya. Derida mempersembahkan kata différance. Sementara itu, Dilthey memperkaya khasanah bahasa Jerman dengan istilah erlebnis (Hardiman 2015, 82).
Akan tetapi, konteks di atas tidak berlaku dalam kemunculan istilah “hospitalitas” ini. Alasannya, istilah “baru” ini sama sekali tidak menyodorkan sebuah makna baru. Istilah ini menjelma dari vokabuler bahasa Inggris, yaitu hospitality. Lalu seperti kebiasaan para intelektual di Indonesia (yang doyan menyerap istilah asing dan malas mencari padanan dalam bahasa ibu sendiri), kata ini berubah menjadi hospitalitas. Padahal, artinya tetap sama atau tak jauh berubah, yakni keramahan.
Jadi untuk kepentingan tulisan ini, saya akan menggunakan “keramahan” sebagai ganti term hospitalitas. Saya tidak memiliki alasan khusus atas keputusan ini. Satu-satunya alasan menukar istilah ini hanya karena telinga saya lebih akrab dengan bunyi “keramahan” daripada “hospitalitas”. Lagian, keputusan ini juga tidak memberi dampak teoretis yang cukup serius. Pasalnya, term “baru” ini pun sesungguhnya tidak menawarkan kebaruan apa pun.
Sependek pengamatan saya, term “keramahan” ini lahir dari interaksi para intelektual Kristen dengan persoalan sosial—khususnya di Indonesia. Mereka coba mempercakapkan peran konkret kekristenan dalam konteks memperjuangkan keadilan. Hingga akhirnya, mereka menawarkan sebuah solusi, yaitu keramahan. Seperti yang akan kita lihat nanti, mereka meyakini bahwa keramahan akan mampu memberantas—paling tidak meredam—persoalan ketidakadilan. Gaya hidup keramahan, mereka yakini, akan menciptakan sebuah konstelasi dunia yang lebih baik.
Sejujurnya, tulisan ini berangkat dari keresahan saya karena kebetulan menemukan dua jurnal yang dipublikasikan oleh Indonesian Journal of Theology. Kebetulan karena secara hampir bersamaan kedua artikel ini tampil di lini masa media sosial saya. Artikel pertama ditulis oleh Danang Kurniawan dengan judul Ruang-ruang Keadilan bagi Sang Margin (2019). Sementara, tulisan kedua datang dari Leksmana Leonard dengan judul Mystical Hunger (2020).
Agar dapat menemukan konteks tulisan ini, saya akan meringkas pendapat kedua penulis di atas dalam beberapa paragraf pendek. Semoga, kesimpulan terhadap dua artikel tersebut tidak salah. Jadi, kritik saya perihal “keramahan” yang mereka usulkan pun menjadi tidak salah arah.
Analisis Danang berangkat dari hasil pengamatannya terhadap kondisi sosial, yaitu adanya kesenjangan. Untuk melukiskan kesenjangan, dia meminjam analogi dari Karen Lebacqz tentang dua habitat, yakni habitat burung dan habitat ikan. Pendeknya, dia mengatakan salah satu habitat (burung) akan berperan sebagai penindas bagi habitat yang lain (ikan).
Walau analogi ini, menurut saya, bermasalah pada dirinya sendiri, Danang hanya ingin mengatakan bahwa telah terjadi ketidakadilan sosial dalam masyarakat kita. Sementara, usaha-usaha untuk mempercakapkan keadilan pun tidak menawarkan solusi yang signifikan. Percakapan perihal keadilan malah terjebak dalam disparitas isu dan tidak menyentuh korban sama sekali.
Oleh karena persoalan di atas, berdasarkan tafsiran dari Matius 20:1—16, Danang mengusulkan keramahan sebagai solusi atas persoalan ketidakadilan sosial. Alasannya, keramahan bisa melampaui perdebatan hal ihwal keadilan karena berbasis cinta kasih Allah. Perlu diingat, keramahan yang dimaksud Danang bergantung pada kebebasan individual yang dianalogikan dari kebebasan pemilik kebun anggur (Kurniawan 2019, 149).
Jika Danang berangkat dari diskursus tentang keadilan, konsep keramahan dari Leksmana datang dari mistisisme. Berangkat dari pemaknaannya terhadap rasa lapar, ujungnya, Leksmana tetap jatuh pada kesimpulan umum tentang mistisisme. Dia mendefinisikan mistisisme sebagai pengalaman kedekatan dengan Allah.
Kemudian dengan meminjam pemikiran Dorothee Sölle, Leksmana berpendapat bahwa pengalaman mistik harus menggerakkan orang dalam usaha transformasi sosial (Leksmana 2020, 37). Caranya? Dia mengusulkan aksi solidaritas. Konkretnya, dia menarik teladan dari aksi solidaritas Weil (salah seorang pemikir yang juga dipakai Leksmana dalam tulisan ini). Salah satu contoh, Weil, sewaktu kecil, memilih untuk tidak menggunakan kaos kaki. Soalnya, banyak temannya datang dari keluarga miskin dan tidak mampu membeli kaos kaki. Leksmana menyakini, aksi-aksi solidaritas serupa ini akan mampu mentransformasi kondisi sosial. Jadi, sama seperti Danang, bentuk keramahan yang dia tawarkan juga bersifat individual.
Dari dua pandangan di atas, saya menyimpulkan beberapa hal terkaitan prinsip etis keramahan sebagai tawaran untuk transformasi sosial. Pada dasarnya, konsep keramahan itu berdiri di atas asumsi sosiologi liberal. Jenis sosiologi ini berdiri di atas keyakinan bahwa individulah yang akan mengubah masyarakat. Paham ini meyakini bahwa akumulasi perubahan individu akan menuntun pada perubahan masyarakat. Oleh sebab itu, kita dapat mengerti mengapa kebaikan individual menjadi elemen utama dalam tawaran keramahan ini.
Kedua, tawaran keramahan ini juga berangkat dari pasifisme, yaitu paham yang menentang kekerasan. Secara umum, kebanyakan orang Kristen meyakini ini. Perubahan tidak harus terjadi dengan kekerasan. Senjata perubahan adalah cinta kasih. Namun, biasanya mereka memahami cinta kasih dalam bentuk feminin, yaitu kelembutan, mengalah, merengkuh, berbagi, dan sebagainya. “Cinta akan mengalahkan segalanya,” kata mereka. Martin Luther King Jr. bisa dikatakan sebagai pelopor atas gerakan ini dalam konteks dunia modern pada 1963 (King, Martin Luther 2001, 1).
Misalnya, kita sebutkan saja dua filsuf besar, yaitu Derida dan Dilthey. Mereka berdua menyumbang sebuah kata baru dalam perbendaharaan kamus bahasa Prancis dan Jerman berdasarkan proyek filsafatnya. Derida mempersembahkan kata différance. Sementara itu, Dilthey memperkaya khasanah bahasa Jerman dengan istilah erlebnis (Hardiman 2015, 82).
Akan tetapi, konteks di atas tidak berlaku dalam kemunculan istilah “hospitalitas” ini. Alasannya, istilah “baru” ini sama sekali tidak menyodorkan sebuah makna baru. Istilah ini menjelma dari vokabuler bahasa Inggris, yaitu hospitality. Lalu seperti kebiasaan para intelektual di Indonesia (yang doyan menyerap istilah asing dan malas mencari padanan dalam bahasa ibu sendiri), kata ini berubah menjadi hospitalitas. Padahal, artinya tetap sama atau tak jauh berubah, yakni keramahan.
Jadi untuk kepentingan tulisan ini, saya akan menggunakan “keramahan” sebagai ganti term hospitalitas. Saya tidak memiliki alasan khusus atas keputusan ini. Satu-satunya alasan menukar istilah ini hanya karena telinga saya lebih akrab dengan bunyi “keramahan” daripada “hospitalitas”. Lagian, keputusan ini juga tidak memberi dampak teoretis yang cukup serius. Pasalnya, term “baru” ini pun sesungguhnya tidak menawarkan kebaruan apa pun.
Sependek pengamatan saya, term “keramahan” ini lahir dari interaksi para intelektual Kristen dengan persoalan sosial—khususnya di Indonesia. Mereka coba mempercakapkan peran konkret kekristenan dalam konteks memperjuangkan keadilan. Hingga akhirnya, mereka menawarkan sebuah solusi, yaitu keramahan. Seperti yang akan kita lihat nanti, mereka meyakini bahwa keramahan akan mampu memberantas—paling tidak meredam—persoalan ketidakadilan. Gaya hidup keramahan, mereka yakini, akan menciptakan sebuah konstelasi dunia yang lebih baik.
Sejujurnya, tulisan ini berangkat dari keresahan saya karena kebetulan menemukan dua jurnal yang dipublikasikan oleh Indonesian Journal of Theology. Kebetulan karena secara hampir bersamaan kedua artikel ini tampil di lini masa media sosial saya. Artikel pertama ditulis oleh Danang Kurniawan dengan judul Ruang-ruang Keadilan bagi Sang Margin (2019). Sementara, tulisan kedua datang dari Leksmana Leonard dengan judul Mystical Hunger (2020).
Agar dapat menemukan konteks tulisan ini, saya akan meringkas pendapat kedua penulis di atas dalam beberapa paragraf pendek. Semoga, kesimpulan terhadap dua artikel tersebut tidak salah. Jadi, kritik saya perihal “keramahan” yang mereka usulkan pun menjadi tidak salah arah.
Analisis Danang berangkat dari hasil pengamatannya terhadap kondisi sosial, yaitu adanya kesenjangan. Untuk melukiskan kesenjangan, dia meminjam analogi dari Karen Lebacqz tentang dua habitat, yakni habitat burung dan habitat ikan. Pendeknya, dia mengatakan salah satu habitat (burung) akan berperan sebagai penindas bagi habitat yang lain (ikan).
Walau analogi ini, menurut saya, bermasalah pada dirinya sendiri, Danang hanya ingin mengatakan bahwa telah terjadi ketidakadilan sosial dalam masyarakat kita. Sementara, usaha-usaha untuk mempercakapkan keadilan pun tidak menawarkan solusi yang signifikan. Percakapan perihal keadilan malah terjebak dalam disparitas isu dan tidak menyentuh korban sama sekali.
Oleh karena persoalan di atas, berdasarkan tafsiran dari Matius 20:1—16, Danang mengusulkan keramahan sebagai solusi atas persoalan ketidakadilan sosial. Alasannya, keramahan bisa melampaui perdebatan hal ihwal keadilan karena berbasis cinta kasih Allah. Perlu diingat, keramahan yang dimaksud Danang bergantung pada kebebasan individual yang dianalogikan dari kebebasan pemilik kebun anggur (Kurniawan 2019, 149).
Jika Danang berangkat dari diskursus tentang keadilan, konsep keramahan dari Leksmana datang dari mistisisme. Berangkat dari pemaknaannya terhadap rasa lapar, ujungnya, Leksmana tetap jatuh pada kesimpulan umum tentang mistisisme. Dia mendefinisikan mistisisme sebagai pengalaman kedekatan dengan Allah.
Kemudian dengan meminjam pemikiran Dorothee Sölle, Leksmana berpendapat bahwa pengalaman mistik harus menggerakkan orang dalam usaha transformasi sosial (Leksmana 2020, 37). Caranya? Dia mengusulkan aksi solidaritas. Konkretnya, dia menarik teladan dari aksi solidaritas Weil (salah seorang pemikir yang juga dipakai Leksmana dalam tulisan ini). Salah satu contoh, Weil, sewaktu kecil, memilih untuk tidak menggunakan kaos kaki. Soalnya, banyak temannya datang dari keluarga miskin dan tidak mampu membeli kaos kaki. Leksmana menyakini, aksi-aksi solidaritas serupa ini akan mampu mentransformasi kondisi sosial. Jadi, sama seperti Danang, bentuk keramahan yang dia tawarkan juga bersifat individual.
Dari dua pandangan di atas, saya menyimpulkan beberapa hal terkaitan prinsip etis keramahan sebagai tawaran untuk transformasi sosial. Pada dasarnya, konsep keramahan itu berdiri di atas asumsi sosiologi liberal. Jenis sosiologi ini berdiri di atas keyakinan bahwa individulah yang akan mengubah masyarakat. Paham ini meyakini bahwa akumulasi perubahan individu akan menuntun pada perubahan masyarakat. Oleh sebab itu, kita dapat mengerti mengapa kebaikan individual menjadi elemen utama dalam tawaran keramahan ini.
Kedua, tawaran keramahan ini juga berangkat dari pasifisme, yaitu paham yang menentang kekerasan. Secara umum, kebanyakan orang Kristen meyakini ini. Perubahan tidak harus terjadi dengan kekerasan. Senjata perubahan adalah cinta kasih. Namun, biasanya mereka memahami cinta kasih dalam bentuk feminin, yaitu kelembutan, mengalah, merengkuh, berbagi, dan sebagainya. “Cinta akan mengalahkan segalanya,” kata mereka. Martin Luther King Jr. bisa dikatakan sebagai pelopor atas gerakan ini dalam konteks dunia modern pada 1963 (King, Martin Luther 2001, 1).
Negara sebagai Mesin Represif
Dengan melihat prinsip keramahan di atas, semestinya kita berhak bertanya, “Berhasilkah mereka?” Pertanyaan ini wajar karena prinsip keramahan di atas bukanlah barang baru dalam sejarah kekristenan. Paling tidak, Kisah Para Rasul 2:41—47 sudah menunjukkan kepada kita bahwa usia keramahan (dengan corak feminin) sudah setua kekristenan sendiri. Lalu, apa yang sudah berubah? Faktanya, Danang dan Leksmana masih menulis perihal ketidakadilan dan usaha transformasi sosial. Artinya, ini menunjukkan bahwa situasi tidak banyak berubah. Pendeknya, sejarah telah membuktikan kalau usulan ini telah bangkrut. Dengan demikian, atas dasar apa kita masih mendorong-dorong prinsip keramahan ini sebagai usaha transformasi sosial? Suatu kali, Albert Einstein pernah mengatakan, “Orang gila adalah mereka yang mengharapkan hasil berbeda dengan melakukan cara yang sama.”
Dengan mengacu pada pendapat Einstein di atas, kita bisa bertanya, “Lalu, apa yang salah?” Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama, saya setuju dengan analisis Danang ihwal persoalan hambatan untuk mengusahakan keadilan. Dia mengatakan bahwa diskusi perihal keadilan tidak signifikan bagi terciptanya keadilan. Hal ini dikarenakan paras wajah keadilan yang multivalen. Sejarah perdebatan, mulai dari Plato hingga sekarang, belum berhasil merumuskan konsensus absolut perihal keadilan ini.
Dengan bersandar pada fakta ini, tulisan ini pun tidak mau terjun dalam usaha menyatukan serpihan premis-premis perihal keadilan. Sebab, saya mengasumsikan bahwa masing-masing kita sudah memiliki pengertian tersendiri perihal keadilan. Justru persoalan utamanya sekarang; bagaimana mewujudkan keadilan? Untuk menjawab pertanyaan barusan, maka saya akan membalik pertanyaannya menjadi, “Mengapa ada ketidakadilan?”
Berdasarkan pembacaan atas Negara dan Revolusi (Lenin, 1917) serta Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Althusser, 2015), saya menyimpulkan bahwa negara sebagai dalang utama ketidakadilan. Sebab, watak asli dari negara adalah kekerasan. Yesus sendiri akan menguatkan pernyataan ini. Suatu kali, Yesus pernah mengatakan bahwa pemerintah memang memerintah rakyat dengan tangan besi (Mat. 20:25).
Dengan mengacu pada pendapat Einstein di atas, kita bisa bertanya, “Lalu, apa yang salah?” Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama, saya setuju dengan analisis Danang ihwal persoalan hambatan untuk mengusahakan keadilan. Dia mengatakan bahwa diskusi perihal keadilan tidak signifikan bagi terciptanya keadilan. Hal ini dikarenakan paras wajah keadilan yang multivalen. Sejarah perdebatan, mulai dari Plato hingga sekarang, belum berhasil merumuskan konsensus absolut perihal keadilan ini.
Dengan bersandar pada fakta ini, tulisan ini pun tidak mau terjun dalam usaha menyatukan serpihan premis-premis perihal keadilan. Sebab, saya mengasumsikan bahwa masing-masing kita sudah memiliki pengertian tersendiri perihal keadilan. Justru persoalan utamanya sekarang; bagaimana mewujudkan keadilan? Untuk menjawab pertanyaan barusan, maka saya akan membalik pertanyaannya menjadi, “Mengapa ada ketidakadilan?”
Berdasarkan pembacaan atas Negara dan Revolusi (Lenin, 1917) serta Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Althusser, 2015), saya menyimpulkan bahwa negara sebagai dalang utama ketidakadilan. Sebab, watak asli dari negara adalah kekerasan. Yesus sendiri akan menguatkan pernyataan ini. Suatu kali, Yesus pernah mengatakan bahwa pemerintah memang memerintah rakyat dengan tangan besi (Mat. 20:25).
Bagaimana membuktikan pandangan ini?
Dalam usaha merumuskan definisi negara, Lenin membangun pemikirannya dengan mengutip pendapat Engels. Bagi Lenin, negara adalah produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu (Lenin, n.d., 9). Artinya, negara bukanlah entitas yang turun dari langit; bukan pula sebuah produk alamiah atau tidak sengaja. Sebaliknya, negara merupakan sebuah lembaga yang sengaja diciptakan. Tujuannya untuk menjawab sebuah kebutuhan tertentu dari masyarakat.Lalu, apa yang menengarai kehadiran negara? Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi?
Agar tiba pada jawaban atas pertanyaan di atas, kita perlu melihat anatomi masyarakat dalam pemahaman Lenin (Marxisme). Seperti yang sudah lazim kita ketahui, masyarakat bukanlah sebuah entitas yang bulat. Sebaliknya, dia terdiri dari berbagai lapisan kelas. Secara umum, kelas yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu proletar dan borjuis. Karakteristik dari relasi antara kelas-kelas ini, seperti yang tertuang dalam Manifesto Partai Komunis, selalu dalam situasi konflik. “Sejarah,” kata Marx, “adalah hasil dari pergulatan kelas.” Dengan demikian, kelas-kelas yang ada dalam masyarakat selalu hadir dalam kontradiksi. Lenin mengistilahkan situasi ini sebagai antagonisme kelas.
Untuk memahami ini, kita sebenarnya bisa melirik pada sejarah kelahiran kontrak sosial. Tiga pentolan atau pelopor kontrak sosial (John Lock, Hobbes, dan Rousseau) sama-sama berangkat dari asumsi antropologis yang sama. Menurut mereka, secara alamiah, natur manusia adalah saling berkelahi. Slogan yang digemakan kembali oleh Thomas Hobbes adalah yang paling terkenal, yaitu homo homini lupus—manusia adalah serigala bagi sesamanya. Jadi untuk meredam situasi perang ini, maka terciptalah kontrak sosial. Artinya, kehadiran kontrak sosial berguna untuk menjaga ketertiban masyarakat.
Bisa dikatakan, bagi Lenin, fungsi negara mirip seperti kegunaan kontrak sosial, yaitu untuk keperluan tata tertib. Dengan mengutip Marx, Lenin mengatakan bahwa negara hadir untuk memoderasi antagonisme kelas yang ada. Tugas negara, dengan demikian, adalah untuk menertibkan situasi “perang” antar kelas dalam masyarakat.
Untuk tugas moderasi ini, kata Lenin, maka negara harus berdiri di atas masyarakat (12). Maksud dari berdiri di atas masyarakat adalah negara memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat. Negara berhak mengutip pajak, menetapkan aturan, menjatuhkan vonis, atau memberi sanksi hukum kepada masyarakatnya. Karena beberapa keistimewaan itu, negara akhirnya memiliki perangkat-perangkat dengan kekuatan khusus, seperti tentara dan penjara.
Selanjutnya, dari mana cikal bakal kelahiran negara ini? Jika sebuah masyarakat terdiri dari berbagai kelas, lalu negara datang dari kelas mana? Tentu saja, negara muncul dari kelas yang paling dominan. Pasalnya, mereka adalah pemenang sementara dari pergulatan kelas. Dalam hal ini, kelas dominan yang dimaksud tentu saja merujuk pada kelas borjuis.
Konsekuensinya, peraturan adalah produk dari kebijakan mereka. Tentu saja, tata tertib yang dimaksudkan bertujuan untuk menjaga kepentingan kelas mereka sendiri. Oleh karena itulah, usaha untuk menertibkan antagonisme kelas tidak akan pernah berujung adil. Tata tertib yang ada akan selalu bernuansa penindasan atau pengisapan terhadap kelas yang lain. Karena biar bagaimana pun, peraturan tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Sudah hukumnya, sebuah kebijakan akan mengeliminasi kelompok atau kelas masyarakat tertentu. Dalam hal ini, kelas yang tersisih adalah proletar.
Althusser sama sekali tidak membantah definisi negara versi Marxisme klasik di atas. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa negara adalah sebuah mesin represi (Althusser 2015, 18). Mesin ini, katanya lagi, bertujuan untuk memastikan dominasi kelas penguasa atas kelas pekerja. Hingga akhirnya, dominasi akan menundukkan kelas pekerja ke dalam proses pemerasan nilai lebih (eksploitasi kapitalis).
Oleh karena itulah, untuk menghapus segala bentuk penghapusan eksploitasi dan ketidakadilan ini, Althusser, mengikuti Lenin, juga mengusulkan penghancuran negara (borjuis) dengan hasil akhir melenyapnya negara (global).
Diskusi dan Tawaran
Setidaknya, menurut saya, kita bisa menarik beberapa kesimpulan dari percakapan ini. Pertama, prinsip etis keramahan di ruang-ruang keadilan berangkat dari sebuah analisis yang meyakini bahwa akumulasi dari kebaikan atau keramahan individu akan berujung pada perubahan tatanan masyarakat. Jika semua orang mempraktikkan cara hidup yang baik hati, maka dunia seketika akan menjadi “surga”.
Kesimpulan pertama di atas akan membawa kita pada kesimpulan kedua, yaitu betapa naifnya prinsip keramahan itu memandang realitas ketidakadilan sosial. Jika memang begitu, maka kita berhak melontarkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh pembela sikap keramahan ini. Misalnya, seberapa besar orang kaya harus menyumbangkan uangnya kepada orang miskin agar jurang kesenjangan sosial habis terkikis? Apa pula jaminannya bahwa orang-orang kaya itu mau bersikap ramah dan mendahulukan kepentingan orang-orang melarat? Terakhir, apa jaminannya bahwa kebaikan dan keramahan individu ini akan meluluhkan “hati” negara (struktur) agar tidak melakukan pengisapan, penindasan, dan kekerasan?
Sementara dari Lenin dan Althusser, kita bisa belajar dua hal.
Pertama, berbeda dengan (analogi) Danang, penindasan antara “habitat” bukanlah sesuatu yang alamiah. Penindasan bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja. Habitat burung yang menindas habitat ikan adalah sebuah produk sejarah. Oleh sebab itu, kita bisa menganalisis akar dari segala bentuk penindasan yang terjadi dengan seobjektif mungkin. Atau meminjam istilah dari Ernst Bloch, menganalisis dengan dingin (Löwy 2013, 13).
Kedua, negara merupakan sponsor dari ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Negaralah yang memungkinkan penindasan terjadi. Pasalnya sedari awal kelahirannya, dia selalu berpihak pada kelas borjuis karena dia datang dari kelas borjuis juga. Kekerasan dan ketidakadilan sosial dimungkinkan karena negara telah berdiri di atas masyarakat. Akibatnya, dia punya aparatus represi, yaitu tentara dan penjara, untuk “menertibkan” siapa pun yang mengganggu kepentingan kelas penguasa. Alhasil, satu-satunya cara agar keadilan bisa terwujud adalah dengan melenyapkan negara secara total dan global.
Berbeda dari analisis kaum keramahan, Lenin dan Althusser mengajukan pendapat bahwa ketidakadilan sosial adalah persoalan struktural, bukan individual. Dalam hal ini, mereka menuding negara (borjuasi) sebagai cikal bakal penindasan, kemiskinan, pengisapan, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, saya mengulangi, keadilan bisa tercapai jika penyebab ketidakadilan disingkirkan, yakni negara. Jadi alih-alih mendorong usaha individu per individu, Lenin dan Althusser mendorong solusi yang lebih holistik, yaitu revolusi struktural.
Kesimpulan pertama di atas akan membawa kita pada kesimpulan kedua, yaitu betapa naifnya prinsip keramahan itu memandang realitas ketidakadilan sosial. Jika memang begitu, maka kita berhak melontarkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh pembela sikap keramahan ini. Misalnya, seberapa besar orang kaya harus menyumbangkan uangnya kepada orang miskin agar jurang kesenjangan sosial habis terkikis? Apa pula jaminannya bahwa orang-orang kaya itu mau bersikap ramah dan mendahulukan kepentingan orang-orang melarat? Terakhir, apa jaminannya bahwa kebaikan dan keramahan individu ini akan meluluhkan “hati” negara (struktur) agar tidak melakukan pengisapan, penindasan, dan kekerasan?
Sementara dari Lenin dan Althusser, kita bisa belajar dua hal.
Pertama, berbeda dengan (analogi) Danang, penindasan antara “habitat” bukanlah sesuatu yang alamiah. Penindasan bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja. Habitat burung yang menindas habitat ikan adalah sebuah produk sejarah. Oleh sebab itu, kita bisa menganalisis akar dari segala bentuk penindasan yang terjadi dengan seobjektif mungkin. Atau meminjam istilah dari Ernst Bloch, menganalisis dengan dingin (Löwy 2013, 13).
Kedua, negara merupakan sponsor dari ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Negaralah yang memungkinkan penindasan terjadi. Pasalnya sedari awal kelahirannya, dia selalu berpihak pada kelas borjuis karena dia datang dari kelas borjuis juga. Kekerasan dan ketidakadilan sosial dimungkinkan karena negara telah berdiri di atas masyarakat. Akibatnya, dia punya aparatus represi, yaitu tentara dan penjara, untuk “menertibkan” siapa pun yang mengganggu kepentingan kelas penguasa. Alhasil, satu-satunya cara agar keadilan bisa terwujud adalah dengan melenyapkan negara secara total dan global.
Berbeda dari analisis kaum keramahan, Lenin dan Althusser mengajukan pendapat bahwa ketidakadilan sosial adalah persoalan struktural, bukan individual. Dalam hal ini, mereka menuding negara (borjuasi) sebagai cikal bakal penindasan, kemiskinan, pengisapan, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, saya mengulangi, keadilan bisa tercapai jika penyebab ketidakadilan disingkirkan, yakni negara. Jadi alih-alih mendorong usaha individu per individu, Lenin dan Althusser mendorong solusi yang lebih holistik, yaitu revolusi struktural.
Kesimpulan
Jadi, alih-alih meyakini penyebab ketimpangan sosial adalah persoalan individu, saya ingin mengajak kita menggeser lensa analisis pada persoalan struktural. Penindasan tidak pernah alamiah. Sebaliknya, dia merupakan sebuah produk historis dalam sejarah masyarakat. Karena penindasan dan ketidakadilan itu diciptakan, maka dia bisa juga dihancurkan. Caranya dengan merevolusi struktur yang memungkinkan penindasan terjadi.
Namun, apakah opsi ini alkitabiah? Dengan mengumpulkan segenap keberanian, saya menjawab, “Iya, alternatif ini alkitabiah!” Dasarnya bisa kita lihat pada doa yang diajarkan Yesus sebagai inti dari segenap ajaran-Nya (Mat. 6:5—15). Setelah memuji Bapa di surga, permintaan Yesus pertama adalah kedatangan Kerajaan Surga ke bumi.
Kalau melihat konteks kala itu, doa ini tergolong subversif karena akan berhadap-hadapan dengan Kekaisaran Romawi. Doa ini seperti sebuah mosi tidak percaya terhadap struktur penguasa kala itu. Doa Yesus menjadi tanda penolakannya terhadap eksistensi Kekaisaran Romawi. Dengan tidak langsung, Yesus ingin mengusir kekaisaran itu dari tanah Israel.
Bahkan jika melihat semantik dari ayat 13, ada indikasi bahwa kejahatan bersumber dari kerajaan yang bukan Kerajaan Allah. Yesus mengatakan agar Bapa melepaskan anak-anaknya dari kejahatan karena Dialah yang empunya Kerajaan. Secara tak langsung, sepertinya Yesus ingin mengatakan bahwa kerajaan sekarang (Romawi) sebagai sumber kejahatan. Dalam hal ini, corak berpikir Yesus sangat kental dengan nuansa struktural.
Lewat segala pertimbangan di atas, saya menyerukan agar kita meninggalkan semua gagasan perihal hospitalitas atau keramahan itu. Sebab, sejarah sudah membuktikan bahwa kebaikan individual tidak akan membawa kita kemana-mana. Solusi atas ketidakadilan sosial dengan kebaikan-kebaikan moral individual hanya akan mengaburkan kita pada akar masalah yang sebenarnya. Sebab, kebaikan-kebaikan individual berdiri di atas asumsi bahwa kejahatan individu manusialah yang menyebabkan dunia seperti neraka. Padahal, dari analisis Marxisme kita melihat, bukan individu yang bermasalah, melainkan sebuah mesin struktural raksasa yang bernama kapitalisme dan yang dijaga oleh negara.
Namun, apakah opsi ini alkitabiah? Dengan mengumpulkan segenap keberanian, saya menjawab, “Iya, alternatif ini alkitabiah!” Dasarnya bisa kita lihat pada doa yang diajarkan Yesus sebagai inti dari segenap ajaran-Nya (Mat. 6:5—15). Setelah memuji Bapa di surga, permintaan Yesus pertama adalah kedatangan Kerajaan Surga ke bumi.
Kalau melihat konteks kala itu, doa ini tergolong subversif karena akan berhadap-hadapan dengan Kekaisaran Romawi. Doa ini seperti sebuah mosi tidak percaya terhadap struktur penguasa kala itu. Doa Yesus menjadi tanda penolakannya terhadap eksistensi Kekaisaran Romawi. Dengan tidak langsung, Yesus ingin mengusir kekaisaran itu dari tanah Israel.
Bahkan jika melihat semantik dari ayat 13, ada indikasi bahwa kejahatan bersumber dari kerajaan yang bukan Kerajaan Allah. Yesus mengatakan agar Bapa melepaskan anak-anaknya dari kejahatan karena Dialah yang empunya Kerajaan. Secara tak langsung, sepertinya Yesus ingin mengatakan bahwa kerajaan sekarang (Romawi) sebagai sumber kejahatan. Dalam hal ini, corak berpikir Yesus sangat kental dengan nuansa struktural.
Lewat segala pertimbangan di atas, saya menyerukan agar kita meninggalkan semua gagasan perihal hospitalitas atau keramahan itu. Sebab, sejarah sudah membuktikan bahwa kebaikan individual tidak akan membawa kita kemana-mana. Solusi atas ketidakadilan sosial dengan kebaikan-kebaikan moral individual hanya akan mengaburkan kita pada akar masalah yang sebenarnya. Sebab, kebaikan-kebaikan individual berdiri di atas asumsi bahwa kejahatan individu manusialah yang menyebabkan dunia seperti neraka. Padahal, dari analisis Marxisme kita melihat, bukan individu yang bermasalah, melainkan sebuah mesin struktural raksasa yang bernama kapitalisme dan yang dijaga oleh negara.
Daftar Acuan
Althusser, Louis. 2015. Ideologi Dan Aparatus Ideologi Negara. Edited by Coen Husain Pontoh.Hardiman, F.B. 2015. Seni Memahami Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida. Edited by Widiantoro. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius.
King, Martin Luther, Jr. 2001. “‘Letter From Birmingham Jail.’” African American Studies Center, 1–6. https://doi.org/10.1093/acref/9780195301731.013.46903.
Kurniawan, Danang. 2019. “Ruang-Ruang Keadilan Bagi Sang Margin.” Indonesian Journal of Theology 7 (2): 135–61. https://doi.org/10.46567/ijt.v7i2.131.
Leksmana, Leonard. 2020. “Mystical Hunger: Memaknai Lapar Sebagai Pengalaman Mistik Dalam Upaya Transformasi Sosial.” Indonesian Journal of Theology 8 (1): 27–41. https://doi.org/https://doi.org/ijt.v8i1.103 MYSTICAL.
Lenin, W.I. n.d. Negara Dan Revolusi.
Löwy, Michael. 2013. Teologi Pembebasan: Kritik Marxisme & Marxisme Kritis. Cetakan ke. Sleman: INSISTPress. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
