Catatan 2: Teologi dan Ekonomi Sebelum Abad ke-18
Dominasi teologi mewujud pada peran gereja untuk mengatur masyarakat.
Catatan ini bertujuan untuk menguraikan sepak terjang teologi pada bidang ekonomi di pra-abad ke-18. Namun sebelum sampai ke bagian itu, beberapa term perlu penjelasan supaya menghindarkan kita dari kesalahpahaman. Ekonomi, ketika itu, berkelindan dengan politik. Karena politik dan ekonomi kait-mengait, percakapan perihal ekonomi meliputi percakapan politik juga. Konsekuensinya ialah ketika teologi menginteraksikan diri pada ekonomi, secara bersamaan, ia juga berurusan dengan politik.
Risalah ini akan menguraikan peran teologi pada pra abad ke-18. Political Economy and Christian Theology Since the Enlightenment: Essays in Intellectual History (Waterman, 2004) merupakan sumber pertama tulisan ini. Seperti dikatakan sebelumnya, teologi mendominasi kehidupan masyarakat di Britania Raya kala itu. Deskripsi tentang penyebab dan dampak dominasi tersebut akan dipaparkan untuk ditutup dengan refleksi serta kesimpulan.
Dominasi teologi mewujud pada peran gereja untuk mengatur masyarakat. Legitimasi kendali gereja berakar pada pemahaman tentang tubuh politik yang bersumber dari doktrin manusia dan keselamatan. Gereja mengontrol dan menghegemoni pemikiran masyarakat karena menempatkan dirinya sebagai kepala dari tubuh politik tersebut. Akan tetapi, keadaan ini mendapat perlawanan sehingga memantik lahirnya Pencerahan dan Revolusi Prancis.
Dominasi Teologi di Pra-abad ke-18
Sebelum memaparkan dominasi gereja (teologi) pada pra-abad ke-18, konteks hal-ihwal agama perlu dijabarkan. Karena menurut F. Budi Hardiman, konteks merupakan elemen penentu derajat pemahaman dari sebuah “teks” (Hardiman 2015, 42, 51). Tafsiran berpeluang untuk keliru jika mengabaikan situasi yang mengitari sebuah peristiwa. Enthusiasm dan superstition merupakan dua paradigma agama yang membingkai peranan teologi pada diskursus ekonomi-politik di pra-abad ke-18.
Enthusiasm ialah sikap fanatik dari kaum agamawan sehingga merasa superior di ruang-ruang publik. Perangai tersebut bersumber pada keyakinan tentang wahyu, seremoni, atau tradisi sebagai dasar ultima dari segala pengetahuan (Waterman 2004, 18–21). Seperangkat pengetahuan tersebut berperan sebagai legitimasi atas aksi dari para pemimpin gereja. Gereja menjadi tonggak pengukur kebenaran pada berbagai kebijakan ekonomi dan politik. Rumusan pengetahuan dari gereja menjadi paradigma di masyarakat, bahkan komunitas para pemikir dan ilmuwan.
Enthusiasm menjalar pada keyakinan terhadap takhyul (superstition). Polemik utamanya terletak pada doktrin trans-substansi dari perjamuan kudus (Waterman 2004, 25–30). Pemahaman perihal tubuh konkret Kristus menjelma menjadi roti dan anggur melegitimasi otoritas gereja sebagai representasi-Nya di dunia. Gereja menempatkan dirinya sebagai juru bicara atau penyambung lidah Tuhan guna menyampaikan pesan kepada manusia. Suara gereja adalah suara Tuhan—vice versa.
Pemahaman gereja tentang masyarakat menjadi determinan dari dominasinya di pentas ekonomi dan politik. Gereja memandang masyarakat sebagai organisme, seperti tubuh manusia (Waterman 2004, 33). Anggota masyarakat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan fungsi dan peranannya. Kepala menjadi bagian tubuh terpenting karena berfungsi sebagai masterplan. Karena Kristus adalah kepala dari tubuh dan gereja ialah perwakilan-Nya, gereja berperan sebagai kepala pada realitas sosiologis. Gereja menjadi otoritas tertinggi di masyarakat.
Analogi masyarakat sebagai tubuh juga mengasumsikan ketaatan. Para imam menjabat kekuasaan tertinggi untuk menyuarakan suara konkret dari gereja—perwakilan Tuhan di bumi (Waterman 2004, 41–42). Karena setiap anggota tubuh harus mengikuti perintah dari kepala, setiap elemen di masyarakat berkewajiban untuk tunduk pada gereja. Artinya, struktur masyarakat dibangun berdasarkan order atau tatanan sehingga meniscayakan kepatuhan sebagai sumbu penggerak tubuh politik.
Gambaran tentang keadaan masyarakat sebagai tubuh politik dituangkan pada proposisi doktrin Tory. Toryisme merujuk pada sikap konservatif. Hingga sekarang, posisi ini masih dipandang negatif di Inggris. Waterman merangkum delapan butir posisi politik mereka (2004, 57). Poin 1 dan 2 menyangkal eksistensi dari kesetaraan. Kepatuhan masyarakat adalah keniscayaan dengan syarat semua pihak memenuhi kewajibannya (poin 3 dan 4). Sisa butir lainnya menjelaskan asal-usul keyakinan tersebut berdasarkan konsep tubuh politik dari doktrin gereja. Subordinasi—dan berujung kontrol terhadap masyarakat—menjadi kata kunci dari Toryisme.
Asal-muasal Dominasi Teologi
Antropologi merupakan dasar pertama dari bangunan filsafat ekonomi-politik. Thomas Sowell menganggap antropologi sebagai visi atau presuposisi ketika manusia ingin membangun peradabannya (Bradley 2012, 4). Jika mengacu pada filsafat klasik tentang politik, Locke, Hobbes, dan Rousseau pun berpikir serupa. Mereka merakit pemikirannya dengan awalan mencari jawaban atas pertanyaan, “Siapakah manusia?”
Gereja juga menyadari sentralitas ajaran tentang manusia ketika berusaha membangun sebuah tatanan masyarakat. Doktrin manusia, kejatuhan, dan keselamatan Kristus menjadi ajaran kunci gereja (Waterman 2004, 38). Gereja dan Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan-Nya. Kemudian, manusia jatuh pada dosa dan Kristus menyelamatkan via penyaliban. Doktrin ini sejalan dengan visi gereja tentang tubuh politik. Karena Kristus memegang peran kunci pada karya keselamatan, sentralitas tersebut pun merembes pada gereja. Dengan jabatan representasi Kristus, gereja mempunyai dasar legitimasi untuk berperan sebagai kepala dari tubuh politik masyarakat.
Wacana intelektual juga turut andil memperkuat struktur hierarki di masyarakat. A. O. Lovejoy menelurkan istilah The Great Chain of Being. Melalui konsep tersebut, Lovejoy mengidentifikasi alam sebagai rantai atau sistem dengan prinsip fundamentalnya ialah Rasio Ilahi (Waterman 2004, 61). Karena mendasarkan realitas pada Sang Ilahi, konsekuensinya ialah subordinasi menjadi daya penggerak realitas. Realitas tersusun berdasarkan tingkatan. Masyarakat rendah, yang berada di level bawah, harus menundukkan diri pada level di atasnya. Hukum ini dipahami berlaku universal ketika itu.
Dampak Dominasi Teologi di Berbagai Bidang Kehidupan
Analogi tubuh politik, yang diadopsi dari tubuh Kristus, menjadi sentral di atas pentas politik pra abad ke-18. Teori Tory dan Lovejoy meniscayakan subordinasi masyarakat terhadap gereja atau sebuah otoritas (Waterman 2004, 67). Masyarakat Eropa menilai kepatuhan terhadap otoritas gereja sebagai kewajaran atas fitrah manusia. Subordinasi menjadi opsi tunggal untuk mengatur masyarakat.
Selain bidang politik, dominasi peran gereja (teologi) menghegemoni wacana intelektual. Wealth of Nation, buah tangan Adam Smith (1723—1790), menjadi salah satu bukti. Waterman mengatakan buku tersebut merupakan sebuah karya teologi (Waterman 2004, 89). Smith membahasakan ulang tema-tema pokok teologi dari term-term non-teologis. Dia menunjukkan teologi dapat diproduksi tanpa harus merujuk pada Alkitab. Dunia teologi mengenalnya dengan istilah teologi natural.
Kata “natural”(nature) banyak bermunculan di halaman Wealth of Nation. Smith menggunakan kata “nature” sebanyak 765 kali di buku tersebut (Waterman 2004, 90). Diksi “interest”, misalnya, ialah dekat maknanya dengan term teologi, yaitu self-love. Term tersebut memiliki posisi sentral pada disiplin ekonomi (neo) klasik karena menganggap self-interest sebagai fondasi mekanisme pasar. Smith ingin mengatakan natur manusia adalah mencintai diri sendiri. Karena berdasar pada sifat egoisme, pasar merupakan sebuah institusi yang rusak secara moral. Pengertian “(self) interest”, bagi Smith, merujuk pada konsep dosa asali versi Augustinus.
Dominasi teologi juga memengaruhi kontestasi politik. Penentang subordinasi bermunculan di berbagai tempat serta membidani kelahiran era Pencerahan. Enlightenment bertujuan untuk “membersihkan” agama dari enthusiasm dan superstition (Waterman 2004, 16–17). Akibat Pencerahan, Revolusi Prancis kemudian pecah. Bagi mereka, hukum ialah pemimpin, bukan segelintir orang (imam). Kebahagiaan semua warga adalah tujuan ultima dari politik dan menjadi jantung kebangkitan revolusi. Selain menolak subordinasi, mereka juga menampik otoritas gereja, sistem klerus, bahkan agama.
Refleksi dan Evaluasi
Dinamika teologi dan ekonomi di era pra-abad ke-18 menunjukkan sentralitas antropologi sebagai orientasi gerak politik. Garrick Small ada benarnya ketika mengatakan, “A false anthropology will result in a false ethic,” (Small 2011, 8). Konsep antropologi menjadi aksioma untuk membangun kultur, nilai moral, dan kinerja ekonomi. Pemahaman tentang manusia (apa dan bagaimana) berperan sebagai kompas serta menjadi landasan praktik kehidupan politik.
Doktrin antropologi gereja, yang memandang masyarakat sebagai tubuh politik, menciptakan sebuah tatanan masyarakat dengan hierarki. Asumsi tersebut membagi masyarakat menjadi kelas-kelas sehingga menopang gagasan subordinasi sebagai satu-satunya imajinasi untuk mengatur rakyat. Jadi tidak mengherankan, jika ada teolog konservatif mengakui manusia diciptakan tidak setara (Bradley 2012, 117). Kepatuhan, sebagai fitrah manusia, berpotensi untuk menghambat kemerdekaan dan kebebasan manusia untuk menentukan jati dirinya. Terciptanya kelas-kelas masyarakat berlawanan dengan doktrin Imago Dei—yang menganggap manusia setara di hadapan Allah.
Pembagian manusia menjadi kelas-kelas juga bertentangan dengan pemikiran Karl Marx. Salah satu penyebab alienasi manusia, kata Marx, karena kehadiran kelas. Kelas menjadi penjara dari manusia. Kelas masyarakat proletar tidak mempunyai pilihan selain menghamba kepada kelas borjuis sebagai pekerja agar bertahan hidup. Kaum buruh mesti menampik pikiran perihal apakah mereka menyukai sebuah pekerjaan atau tidak. Satu-satunya alasan mereka bekerja adalah untuk makan, bukan untuk hidup. Struktur tersebut mendehumanisasi manusia. Karena mencederai kualitas manusia, Marx merindukan penghapusan kelas di masyarakat. Dia membangun sebuah utopia tentang masyarakat dimana “setiap orang bebas bekerja dalam bidang apa pun sesuai keinginannya” (Marx & Engels 2013, 35). Kondisi demikian terjadi ketika dunia tidak mengenal sistem kelas di masyarakat (komunisme).
Kesimpulan
Antropologi teologi menjadi legitimasi otoritas gereja sebagai kepala dari tubuh politik (masyarakat). Karena masyarakat dianalogikan sebagai tubuh, hierarki dan kepatuhan menjadi cara mengatur mereka. Setiap orang wajib menaati otoritas merupakan hukum absolut ketika itu.
Akan tetapi, doktrin antropologi tersebut bermasalah karena mengancam kebebasan individu. Alkitab mencatat semua manusia diciptakan segambar dengan Allah sehingga derajatnya setara di hadapan-Nya. Namun, analogi tubuh politik mengingkari konsep Imago Dei. Selain berlawanan dengan narasi penciptaan, hierarki juga mengingkari kesejatian dari jati diri manusia. Struktur subordinasi menciptakan alienasi bagi manusia sehingga kerja dinilai sebagai sebuah keterpaksaan. Pelajaran penting dari sejarah ini ialah kekeliruan pemahaman tentang manusia akan melencengkan orientasi dan praktik politik juga.
Bersambung...DI SINI
Daftar Pustaka
Bradley, Anthony B. 2012. The Political Economy of Liberation: Thomas Sowell and James Cone on the Black Experience. New York: Peter Lang Publishing, Inc.
Hardiman, F Budi. 2015. Seni Memahami: Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida. Yogyakarta: Kanisius.
Marx, Karl, and Frederick Engels. 2013. Ideologi Jerman: Jilid 1 - Feuerbach. Translated by Naasikhul Mutamanna. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
Small, Garrick. 2011. “Connecting Economics to Theology.” Solidarity: The Journal of Catholic Social Thought and Secular Ethics 1 (1): 1–14. https://researchonline.nd.edu.au/solidarity/vol1/iss1/2.
Waterman, A. M. C. 2004. Political Economy and Christian Theology Since the Enlightenment: Essays in Intellectual History. New York: Palgrave Macmillan.
