Keadilan hanyalah Ilusi

Judul: The People v. O. J. Simpson: American Crime Story (2016), Serial TV, 10 episode.

Sutradara: Ryan Murphy, Anthony Hemingway, John Singleton.

Aktor: Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, John Travolta.

"We apply law to facts. We don't apply feelings to facts," kata Sonia Sotomayor, seorang perempuan ahli hukum asal AS. Sebetulnya, saya tidak tahu konteks dari pernyataan ini. Kutipan di atas menarik, bagi saya, karena sukses menyimpulkan sebuah serial film "The People v. O. J. Simpson: American's Crime Story". Film yang memenangkan berbagai penghargaan ini berhasil memotret sisi gelap hukum Anglo Saxon ketika dua belas orang juri berperan sebagai penentu keadilan. Jika selama ini Anda percaya bahwa manusia adalah makhluk rasional, saya sarankan untuk menyimak sepuluh episode film ini. Setelah itu, saya jamin; keyakinan Anda pada rasionalitas manusia niscaya goyah seketika. 

Keadilan dalam Tarikan Isu Rasisme 

Suatu malam pada 1994, gonggongan seekor anjing memecah keheningan malam di Brentwood, Los Angeles (AS). Darah berserakan di lantai. Sepasang tubuh, Nicole Brown dan Ron Goldman, menggeletak dingin dan diam meregang nyawa. Kematian mereka merupakan awal dari sebuah kisah (paling) fenomenal dalam sistem peradilan AS. Keadilan bagi korban dan keluarganya menjadi taruhan utama.

Selain karena tempat kejadian perkara (TKP) ada di kediaman O. J. Simpson, polisi menetapkannya sebagai tersangka karena berbagai temuan barang bukti mengarah kepadanya sebagai pelaku. Sampai di sini, plot cerita mengalir biasa saja selayaknya film bertema kriminal. Konteks ketika itulah yang menyulap kasus pembunuhan “biasa” menjadi "luar biasa" panjang dan melelahkan, yaitu isu rasisme.

Dua tahun sebelumnya, Departemen Kepolisian LA mendapat sorotan publik karena perlakuan diskriminatif terhadap orang berkulit hitam ketika menangani aksi demonstrasi. Walau amuk massa mereda, tetapi alam bawah sadar komunitas masyarakat kulit hitam meyakini kepolisian ialah lembaga paling diskriminatif di negeri Paman Sam. Akibatnya, mereka selalu mencurigai setiap vonis polisi kepada orang Afrika-Amerika sebagai bentuk kecurangan rasial. Kondisi sosiologis seperti inilah yang membingkai kasus O. J. Simpson.

Liputan berita di televisi, koran, majalah, dan tabloid menyambar peristiwa ini karena ceritanya "menjual". Televisi, bahkan, memutuskan untuk menekel siaran langsung final NBA 1994 demi menyiarkan langsung liputan perihal kasus ini. Alasannya sederhana karena O. J. adalah selebriti tenar dan berkulit hitam pula.

Karena masifnya sorotan publik, proses pengadilan pun menjadi sulit. Apalagi, “dream team” pengacara O. J. memutuskan untuk memainkan isu rasisme agar memengaruhi keputusan juri. Semua tahapan pengadilan berlangsung ketat, mulai dari pemilihan juri hingga mencecar para saksi. Sidang pun berlangsung hingga satu tahun dengan akhir keputusan yang mengejutkan.

Mempertanyakan Rasionalitas Kita

Salah satu alasan film bertema pengadilan versi Anglo-Saxon menarik karena suguhan berbagai retorika hukum di sepanjang dialognya, khususnya ketika jaksa dan pengacara saling bertukar tuduhan dan pembelaan. Mereka berpacu dalam kata, memutar data dan fakta, hingga tebaran catat logika muncul di seantero ruang sidang. Lakon seperti itu mudah membakar nalar kita untuk ikutan menemukan jawaban, “Betulkah si terdakwa bersalah?” Sifat alami kita, yang katanya, adalah makhluk rasional pun terprovokasi dan hanyut dalam setiap babak cerita.

Akan tetapi, TV series, yang dapat Anda saksikan di Netflix, ini menjungkirbalikkan semua puja-puji kita terhadap akal. Ia menggugat metanarasi manusia sebagai insan rasional. Sebaliknya, ia mengirimkan pesan bahwa sisi emosional kitalah fondasi dari setiap keputusan, bukan pertimbangan akal. Kita bukanlah binatang yang berpikir, seperti keyakinan para filsuf. Manusia adalah binatang yang bergerak berdasarkan insting demi mempertahankan eksistensi diri dan kawanannya. Dalam hal inilah, para filsuf eksistensialisme bisa bertepuk dada karena fakta, bukti, dan semua prinsip logika sama sekali nir-faedah ketika berhadapan dengan krisis: hidup atau mati.

Kebenaran selalu Getir

Ryan Holiday, seorang manipulator media, menuliskan buku, "Trust Me, I'm Lying". Dalam buku tersebut, dia mengutip pendapat seorang filsuf dan jurnalis, Chris Hedge yang mengatakan, "Di era gambar dan hiburan, di era gratifikasi emosi yang instan, kita tidak mencari maupun menginginkan kejujuran atau kenyataan. Kenyataan itu rumit. Itu membosankan. Kita tidak mampu atau tidak mau menangani kekacauannya," (Holiday 2016, 116). Rasa-rasanya, kepala kita berat menganggukkan pernyataan ini karena sulit menerima kenyataan kita sebagai pecinta kepalsuan. Padahal, agama dan filsafat selalu mengajarkan kebenaran ialah segalanya. Namun, fakta berbicara lain, bukan? Kita memang pemuja hoax. Kita hanya berpura-pura membencinya karena tidak selaras dengan kepentingan dan keinginan pribadi saja.

Dengan cara seperti inilah, American Crime Story menghantarkan kegetiran kepada kita. Ia mengajak penontonnya untuk mulai belajar menempatkan segala nilai-nilai luhur tentang hukum dan keadilan sebagai fatamorgana. Kebenaran mutlak dan tunggal hanyalah ilusi. Jika pun kebenaran ultima mesti ada, bentuknya ialah segala sesuatu yang menggaransi adaptasi demi melanjutkan rantai evolusi.

Di era gambar dan hiburan, di era gratifikasi emosi yang instan, kita tidak mencari maupun menginginkan kejujuran atau kenyataan. Kenyataan itu rumit. Itu membosankan. Kita tidak mampu atau tidak mau menangani kekacauannya

Konflik tentang Keadilan

Persoalan tentang keadilan dan cara mendapatkannya merupakan ide utama dalam film ini. Jika para sarjana hukum mengatakan keadilan tercapai jika merujuk pada fakta, alat bukti, dan aturan, film ini akan segera menggeleng. Para ahli kitab berkhotbah, “Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat.” Kejujuran merupakan syarat mutlak demi penegakan keadilan. Namun, film ini akan berbisik lirih, “Ya, tetapi bukan di kehidupan nyata ketika harta dan kebebasan menjadi taruhan.” Jadi, bagaimanakah keadilan dihadirkan? Berbohong, kah?

Jika Foucault benar tentang pengetahuan ialah konsensus belaka, maka vox populi, vox Dei-lah segalanya. Dalam kondisi ini, kekhawatiran Alexis de Tocqueville, seorang filsuf politik asal Prancis, tentang demokrasi sebagai tirani mayoritas membuktikan diri. Kekuatan nalar akan ditantang oleh permainan victimology yang memangsa perasaan habis-habisan. Kalau sudah begini, semua argumen tentang kebenaran, keadilan, dan kewajiban moral menjadi rongsokan di hadapan slogan keberpihakan. Keadilan berganti rupa menjadi segumpal dengungan hegemoni.

Beberapa Pertanyaan dan Kesimpulan

Jika nalar bukan lagi raja dalam setiap proses pertimbangan dalam mencari kebenaran dan keadilan, lalu atas dasar apa gelar manusia masih layak disematkan kepada kita? Bukankah selama ini bangku sekolah mencekoki kita bahwa daya akal merupakan garis demarkasi utama antara manusia dengan hewan? Atau jangan-jangan, gelar manusia sebagai binatang yang berpikir hanyalah mitos yang perlu dipelihara agar kita merasa punya wibawa sebagai makhluk yang diciptakan secitra dengan-Nya? Karena biar bagaimanapun, umat manusia (memang) perlu memanipulasi dirinya agar bertahan menjalani keterlemparan eksistensinya, bukan?

Keadilan tidak pernah ada. Semua narasi kita tentang moral dan nilai bermula dari keberpihakan atau keuntungan semata. Seandainya O. J. Simpson bukanlah seorang selebriti kaya berkulit hitam, hukuman mati adalah vonisnya. Padahal, tidak ada kata “seandainya” dalam hukum dan keadilan, bukan?

Daftar Acuan

Holiday, Ryan. 2016. Trust Me I’m Lying: Pengakuan Seorang Manipulator. Edited by Ridoni Daniel. Translated by Aswita Ratih Fitriani. Jakarta: PT. Zaytuna Ufuk Abadi.