Pidato Pelantikan Mengirim Rasa Cemas
Dalam pelantikan kemarin (20/10/2019), Bapak Presiden RI ke-8 membacakan pidato resmi pertamanya. Beliau berpidato dengan singkat. Bahkan, durasinya tidak sampai 20 menit. Namun dari pidato pendek itu, saya menatap masa depan Indonesia dengan mata nanar. Hati terasa masygul karena dua hal utama. Pertama, episentrum kinerja Jokowi 5 tahun ke depan adalah pertumbuhan ekonomi dengan corak kapitalisme. Kedua, sepertinya, Jokowi lupa menyatakan komitmennya pada penegakan hukum yang telah lama lunglai. Kondisi ini kian mendesak kita untuk berpikir lebih serius pada aras gerakan politik alternatif seraya menata kelas pekerja secara ideologis. Sebab, korban akhir dari manajemen ekonomi yang menetas dari cangkang kapitalisme adalah kelas pekerja dan rakyat kecil.
Pada mulanya, developmentalisme adalah sebuah cabang teori ekonomi. Tujuannya untuk mempromosikan pertumbuhan/kemakmuran ekonomi di berbagai negara miskin.[1] Ada dua asumsi yang membidani kelahiran teori ini. Pertama, konteks negara-negara miskin berbeda dengan negara kaya. Menurut ekonom dari negara kaya, konteks negara miskin adalah agraria sehingga prinsip manusia sebagai homo economicus tidak bekerja. Akibatnya, penerapan prinsip ekonomi yang disadur dari negara kaya tidak relevan dipakai. Kedua, negara harus terlibat langsung untuk mengatur regulasi. Sebab, sentralisasi akan membuat kebijakan lebih tertib dan teratur. Hal ini selaras dengan komentar Sri Mulyani mengenai kesukaan investor pada Vietnam daripada Indonesia.[2] Menurut beliau, investor datang ke Vietnam karena sistem pemerintahannya sentralistik dan otoriter. Seandainya kita saksama mendengarkan pidato Jokowi kemarin, semua karakteristik developmentalisme ini hadir dalam ucapannya. Pertama, pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama kemajuan sebuah bangsa. Kedua, dominasi peran negara untuk mengatur investasi. Namun, bukan ini saja yang membuat hati kian cemas menatap Indonesia ke depan.
Hasrat pada pertumbuhan ekonomi itu pun membuat Jokowi menjadi seorang machiavellian. Niccolò Machiavelli, seorang filsuf Italia abad ke-16, adalah penggagas paham ini. Sederhananya, machiavellianisme adalah paham yang berorientasi pada hasil semata. “Hasil menentukan cara,” itu slogannya. Akibatnya, moral tidak dilihat sebagai sesuatu yang superior. Moralitas adalah teori yang menjelaskan kondisi seharusnya tetapi bukan penentu realitas. Dalam pidato tersebut, Jokowi mengatakan, “Jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Hasil yang nyata.” Bahkan dengan lugas, Jokowi mengulang pesan ini dua kali. Konsekuensi logisnya, Jokowi akan mengerahkan segala sumber daya yang ada agar mencapai hasil seperti yang dimaksudkannya—termasuk manusia.
Fokus pertama Jokowi dalam pidato tersebut tampak mulia, yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Ia mengatakan dengan jelas bahwa ini akan menjadi prioritasnya. Namun kalau kita cermati, arah pembangunan SDM a la beliau adalah keliru. Pertama, ia rindu melihat SDM Indonesia sebagai pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek. Lalu untuk mewujudkan ini, apa tawaran solusinya? Alih-alih memperbaiki kualitas pendidikan, sekolah, dan guru, Jokowi malah menginginkan untuk mengoptimalkan kerjasama dengan industri. Arti sebenarnya, ia melihat manusia Indonesia sebatas tenaga kerja. Sebenarnya, ia tidak ingin mendidik manusia untuk menjadi manusia tetapi melatihnya sebagai tukang. Jokowi sebenarnya hanya membutuhkan buruh bukan manusia yang utuh. Dengan kata lain, ia sedang menurunkan derajat manusia setara mesin. Ia memperalat manusia demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditetapkannya. Kita mengenal degradasi kualitas manusia ini dengan istilah dehumanisasi. Jika demikian benar adanya, bagaimana kita melihat berbagai kebijakannya 5 tahun ke depan?
Jika melihat ini semua, kita dapat memastikan kebijakan Jokowi kelak akan pro kepada investor. Secara implisit, dalam pidatonya Jokowi menyatakan itu dalam rencananya untuk menyederhanakan regulasi. Caranya dengan menciptakan omnibus law.[3] Biasanya, omnibus law muncul karena tumpang tindihnya regulasi, khususnya mengenai investasi. Disebutkan dalam pidato itu, omnibus law berkemampuan untuk merevisi UU yang menghambat lapangan kerja dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Mendengar ini, kening saya semakin mengerut untuk menerima anggapan bahwa Jokowi adalah Presiden wong cilik. Sebab, semua tampak kian benderang. Kiblat ekonomi Jokowi adalah kapitalisme. Karena itu, ia tidak akan berpihak pada orang kecil. Kalau pun terlihat berpihak, secara ideologis, sikap tersebut layak dipertanyakan. Alasannya, terlihat jelas kalau hatinya sudah mendua kepada para pemodal. Sampai di sini, kita pun masih belum bisa bernafas lega. Ada hal lain yang perlu kita khawatirkan bersama.
Jokowi memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Konsekuensinya, ia akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur agar roda kapitalisme berputar. Memang, ia mengakui hal ini dalam pidatonya. Dengan begitu, kemungkinan besar konflik agraria dan perampasan tanah rakyat akan terus berlanjut. Karena orientasi pada pertumbuhan ekonomi, pro investor, dan tidak mengutamakan penegakan hukum, akhirnya rakyat kecil sebagai korban. Hal ini sudah kita lihat jelas dalam banyak kasus di Indonesia. Tentara dan polisi akan berkelahi dengan rakyat yang tanahnya dirampas untuk dijadikan bandara, misalnya. Kita sebutkan saja kasus petani Kendeng—yang sampai sekarang entah bagaimana kabarnya. Jadi dari beberapa menit pidato Jokowi, masalah besar bagi rakyat kecil sedang mengintip. Kedepan, konflik langsung antara rakyat dan aparat negara tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda reda.
Kepentingan untuk membentuk garis politik alternatif kian mendesak. Ada dua alasan hal ini menjadi penting. Pertama, kiblat ekonomi Jokowi pada kapitalisme menjadikannya sebagai perwakilan para kapitalis. Kedua, pihak oposisi resmi absen dari parlemen membuat kecemasan rakyat tidak mempunyai kanal yang mumpuni. Kita pun tidak lagi bisa berharap pada partai politik yang ada. Pasalnya, bisa dikatakan, semua partai di Indonesia mempunyai kemiripan ideologi yang tak berpihak kepada rakyat. Akibat dari kekosongan oposisi ini, rakyat ditempatkan berhadapan langsung dengan negara. Oleh karena itu, kita membutuhkan kendaraan yang bisa bertarung di ring resmi yang tersedia. Dengan begitu, perjuangan pun tetap konstitusional. Setidaknya, jalan ini bisa menjadi obat penghilang rasa sakit sementara sebelum merumuskan respons yang lebih mendasar.
Developmentalisme + Machiavellian = Dehumanisasi
Kesuraman bermula dari orientasi beliau yang menggebu pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini langsung terlihat dari pembukaan pidatonya. Beliau memulai dari imajinasinya tentang masa depan Indonesia. Dalam seabad kemerdekaan, ia bermimpi Indonesia sudah keluar dari jebakan kelas menengah. Bapak Presiden mengurai daftar target yang harus dikejar, yaitu pendapatan Rp. 320 juta/kapita/tahun dan produk domestik bruto (PDB) sebesar 7 triliun USD. Jelas terlihat, Jokowi mengukur kemajuan bangsa lewat pencapaian angka-angka rupiah. Sejujurnya, pidato ini kian menegaskan predikatnya sebagai seorang developmentalis.Pada mulanya, developmentalisme adalah sebuah cabang teori ekonomi. Tujuannya untuk mempromosikan pertumbuhan/kemakmuran ekonomi di berbagai negara miskin.[1] Ada dua asumsi yang membidani kelahiran teori ini. Pertama, konteks negara-negara miskin berbeda dengan negara kaya. Menurut ekonom dari negara kaya, konteks negara miskin adalah agraria sehingga prinsip manusia sebagai homo economicus tidak bekerja. Akibatnya, penerapan prinsip ekonomi yang disadur dari negara kaya tidak relevan dipakai. Kedua, negara harus terlibat langsung untuk mengatur regulasi. Sebab, sentralisasi akan membuat kebijakan lebih tertib dan teratur. Hal ini selaras dengan komentar Sri Mulyani mengenai kesukaan investor pada Vietnam daripada Indonesia.[2] Menurut beliau, investor datang ke Vietnam karena sistem pemerintahannya sentralistik dan otoriter. Seandainya kita saksama mendengarkan pidato Jokowi kemarin, semua karakteristik developmentalisme ini hadir dalam ucapannya. Pertama, pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama kemajuan sebuah bangsa. Kedua, dominasi peran negara untuk mengatur investasi. Namun, bukan ini saja yang membuat hati kian cemas menatap Indonesia ke depan.
Hasrat pada pertumbuhan ekonomi itu pun membuat Jokowi menjadi seorang machiavellian. Niccolò Machiavelli, seorang filsuf Italia abad ke-16, adalah penggagas paham ini. Sederhananya, machiavellianisme adalah paham yang berorientasi pada hasil semata. “Hasil menentukan cara,” itu slogannya. Akibatnya, moral tidak dilihat sebagai sesuatu yang superior. Moralitas adalah teori yang menjelaskan kondisi seharusnya tetapi bukan penentu realitas. Dalam pidato tersebut, Jokowi mengatakan, “Jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Hasil yang nyata.” Bahkan dengan lugas, Jokowi mengulang pesan ini dua kali. Konsekuensi logisnya, Jokowi akan mengerahkan segala sumber daya yang ada agar mencapai hasil seperti yang dimaksudkannya—termasuk manusia.
Fokus pertama Jokowi dalam pidato tersebut tampak mulia, yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Ia mengatakan dengan jelas bahwa ini akan menjadi prioritasnya. Namun kalau kita cermati, arah pembangunan SDM a la beliau adalah keliru. Pertama, ia rindu melihat SDM Indonesia sebagai pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek. Lalu untuk mewujudkan ini, apa tawaran solusinya? Alih-alih memperbaiki kualitas pendidikan, sekolah, dan guru, Jokowi malah menginginkan untuk mengoptimalkan kerjasama dengan industri. Arti sebenarnya, ia melihat manusia Indonesia sebatas tenaga kerja. Sebenarnya, ia tidak ingin mendidik manusia untuk menjadi manusia tetapi melatihnya sebagai tukang. Jokowi sebenarnya hanya membutuhkan buruh bukan manusia yang utuh. Dengan kata lain, ia sedang menurunkan derajat manusia setara mesin. Ia memperalat manusia demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditetapkannya. Kita mengenal degradasi kualitas manusia ini dengan istilah dehumanisasi. Jika demikian benar adanya, bagaimana kita melihat berbagai kebijakannya 5 tahun ke depan?
Jika melihat ini semua, kita dapat memastikan kebijakan Jokowi kelak akan pro kepada investor. Secara implisit, dalam pidatonya Jokowi menyatakan itu dalam rencananya untuk menyederhanakan regulasi. Caranya dengan menciptakan omnibus law.[3] Biasanya, omnibus law muncul karena tumpang tindihnya regulasi, khususnya mengenai investasi. Disebutkan dalam pidato itu, omnibus law berkemampuan untuk merevisi UU yang menghambat lapangan kerja dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Mendengar ini, kening saya semakin mengerut untuk menerima anggapan bahwa Jokowi adalah Presiden wong cilik. Sebab, semua tampak kian benderang. Kiblat ekonomi Jokowi adalah kapitalisme. Karena itu, ia tidak akan berpihak pada orang kecil. Kalau pun terlihat berpihak, secara ideologis, sikap tersebut layak dipertanyakan. Alasannya, terlihat jelas kalau hatinya sudah mendua kepada para pemodal. Sampai di sini, kita pun masih belum bisa bernafas lega. Ada hal lain yang perlu kita khawatirkan bersama.
Penegakan Hukum yang Terlupakan
Dari pidato perdananya sebagai Presiden RI 2019–24, Jokowi tampak tidak terlalu menekankan penegakan hukum. Dari lima hal yang disampaikan, satu pun tidak ada yang bicara soal keadilan, pemberantasan korupsi, dan penyelesaian kasus HAM. Padahal di Indonesia, timbunan kasus seperti ini sudah menggunung. Jadinya, Papua harus bersabar lagi menghadapi pendekatan militerisme terhadap persoalan yang sedang mereka hadapi. Aksi kamisan di depan istana harus lebih banyak menyediakan payung hitam. Kaos siluet dengan wajah Munir harus terus dicetak. Lalu, kita harus lebih rajin membacakan puisi Wiji Thukul agar tetap melawan dan menolak lupa. Para penyintas 65 harus menunggu kampanye Pilpres berikutnya hanya untuk mendengarkan janji manis calon dalam usaha menegakkan keadilan HAM. Apakah Jokowi merasa kemakmuran bisa hadir dengan melalaikan keadilan?Jokowi memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Konsekuensinya, ia akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur agar roda kapitalisme berputar. Memang, ia mengakui hal ini dalam pidatonya. Dengan begitu, kemungkinan besar konflik agraria dan perampasan tanah rakyat akan terus berlanjut. Karena orientasi pada pertumbuhan ekonomi, pro investor, dan tidak mengutamakan penegakan hukum, akhirnya rakyat kecil sebagai korban. Hal ini sudah kita lihat jelas dalam banyak kasus di Indonesia. Tentara dan polisi akan berkelahi dengan rakyat yang tanahnya dirampas untuk dijadikan bandara, misalnya. Kita sebutkan saja kasus petani Kendeng—yang sampai sekarang entah bagaimana kabarnya. Jadi dari beberapa menit pidato Jokowi, masalah besar bagi rakyat kecil sedang mengintip. Kedepan, konflik langsung antara rakyat dan aparat negara tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda reda.
Politik Alternatif dan Pengorganisasian Kelas Pekerja
Pidato kenegaraan dari Bapak Jokowi kemarin membuat suasana hati saya harap-harap cemas. Pidato tersebut memberitahukan, Presiden sangat berhasrat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Gagasan developmentalisme yang bercampur dengan bumbu machiavellianisme hanya menghasilkan adonan dehumanisasi manusia Indonesia. Situasi ini kian runyam karena Jokowi tampak lupa terhadap penegakan hukum yang terbengkalai. Lalu, kita harus bagaimana?Kepentingan untuk membentuk garis politik alternatif kian mendesak. Ada dua alasan hal ini menjadi penting. Pertama, kiblat ekonomi Jokowi pada kapitalisme menjadikannya sebagai perwakilan para kapitalis. Kedua, pihak oposisi resmi absen dari parlemen membuat kecemasan rakyat tidak mempunyai kanal yang mumpuni. Kita pun tidak lagi bisa berharap pada partai politik yang ada. Pasalnya, bisa dikatakan, semua partai di Indonesia mempunyai kemiripan ideologi yang tak berpihak kepada rakyat. Akibat dari kekosongan oposisi ini, rakyat ditempatkan berhadapan langsung dengan negara. Oleh karena itu, kita membutuhkan kendaraan yang bisa bertarung di ring resmi yang tersedia. Dengan begitu, perjuangan pun tetap konstitusional. Setidaknya, jalan ini bisa menjadi obat penghilang rasa sakit sementara sebelum merumuskan respons yang lebih mendasar.
Gagasan final yang harus diwujudkan adalah mengorganisasi serikat pekerja berkesadaran kelas. Sebab, kebijakan Jokowi yang bermuara dari kapitalisme akan memakan buruh/kelas pekerja sebagai korban pertama. Siapakah buruh dan kelas pekerja itu? Mereka adalah manusia yang tidak memiliki alat produksi. Mereka adalah para pengangguran. Selama seseorang bekerja dan menerima upah, mereka pun juga buruh—tidak peduli apakah kerah kemejanya berwarna biru, putih, atau jingga. Buruh adalah aktor penting dari mesin besar kapitalisme. Sukses atau tidak visi Jokowi akan sangat tergantung pada kelas pekerja. Oleh karena itu, buruh harus terdidik agar mengerti hak dan kewajibannya. Buruh harus mendidik dirinya sendiri dengan perangkat ideologis yang jelas sehingga dapat memaknai kehidupannya secara tepat dan benar.[4] Kelas pekerja harus memperlengkapi diri dengan pisau analisis yang tepat agar mampu merespons dengan cermat. Dengan demikian, hak buruh tidak lagi terinjak-injak oleh korporasi pemodal yang congkak. Buruh adalah pusat gravitasi dari perubahan tatanan masyarakat. Singkatnya, dalam usaha menggagas perubahan, buruh adalah kunci.
[1] https://www.economist.com/economics-a-to-z/d#node-21529621 21/10/2019; 10.03 WIB
[2] https://cnnindonesia.com/ekonomi/20191017184056-532-440509/tangan-besi-vietnam-dan-jurus-keok-investasi-ala-jokowi?utm_source=facebook&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocmed&fbclid=IwAR3NaJlymH3QS1ZX7BRtIiT6hlRdVlT78jYTq9sybFMQ8c-ZQ0EFm-_gLEY 21/10/2019; 11.21 WIB
[3] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/ 21/10/2019; 13.22 WIB
[4] Andito Suwignyo, Buruh Bergerak – Membangun Kesadaran Kelas, 2012, hlm. 30.
[1] https://www.economist.com/economics-a-to-z/d#node-21529621 21/10/2019; 10.03 WIB
[2] https://cnnindonesia.com/ekonomi/20191017184056-532-440509/tangan-besi-vietnam-dan-jurus-keok-investasi-ala-jokowi?utm_source=facebook&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocmed&fbclid=IwAR3NaJlymH3QS1ZX7BRtIiT6hlRdVlT78jYTq9sybFMQ8c-ZQ0EFm-_gLEY 21/10/2019; 11.21 WIB
[3] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/ 21/10/2019; 13.22 WIB
[4] Andito Suwignyo, Buruh Bergerak – Membangun Kesadaran Kelas, 2012, hlm. 30.
